Pemkab Sulit Tertibkan Menara Ilegal

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Pemkab Sleman mengaku kesulitan menertibkan menara telekomunikasi ilegal di Sleman. Hal itu dikarenakan Perda No 7 Tahun 2015 perlu di-update sebagai dasar mengatur dan menertibkan menara telekomunikasi. Untuk itu, eksekutif mendesak dewan segera menetapkan perubahan perda yang pernah dibahas dalam pansus.

Kepala Diskominfo Kabupaten Sleman, drg Intriati Yudatiningsih MKes, Rabu (27/09/2017), menjelaskan sebenarnya draf raperda perubahan tersebut termasuk dalam rangka menertibkan menara telekomunikasi yang belum berizin. Namun ketika pembahasan raperda dihentikan, secara otomatis eksekutif kesulitan untuk menertibkan menara telekomunikasi.

"Perda yang lama itu belum mengakomodir perkembangan teknologi. Jika menggunakan perda yang lama untuk menertibkan, kami mengalami kesulitan," jelas Intriati.

Untuk itu, pihaknya mempertanyakan alasan dewan memberhentikan pansus perubahan perda. Jika alasannya agar eksekutif menertibkan terlebih dulu, justru terlihat aneh karena eksekutif tidak mempunyai cantolan payung hukum.

"Menurut kami, alasan dewan memberhentikan pansus cukup aneh. Wong kami minta perubahan perda untuk menertibkan, tapi malah kami diminta menertibkan dulu tanpa payung hukum yang jelas," tegasnya.

Sebagai langkah awal untuk menertibkan, pihaknya sedang susun draf peraturan bupati (perbup) tentang diskresi bagi menara yang pernah mengantongi izin. Dalam draf itu disebutkan, bagi yang pernah izin tidak perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Jadi yang sudah pernah berizin, tapi belum memperpanjang, akan kami beri diskresi. Alasannya untuk menjamin jaringan telekomunikasi. Namun bagi yang belum pernah berizin, diskresi ini tidak berlaku," terangnya.

Namun perbup itu dapat dilaksanakan tetapi menunggu perubahan perda ditetapkan. Mengingat ada beberapa pasal peralihan yang tertuang dalam perubahan perda. "Sebenarnya perbup itu sebagai tindak lanjut dari perubahan perda. Ketika perda belum ditetapkan, secara otomatis perbup belum dapat diterapkan," pungkasnya. (Sni)

BERITA REKOMENDASI