Pendidikan Formal dan Nonformal Perlu Disinkronkan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 menghendaki jalur pendidikan formal, nonformal dan informal harus saling melengkapi dan memperkaya. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan harus berjalan adil, demokratis dan tidak diskriminatif. Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi ketimpangan dan kurang sinkron antara pendidikan formal dan nonformal.

Anggota Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta Ir Kusnanto MM mencontohkan, saat ini siswa sekolah nonformal masih kesulitan pindah jalur ke sekolah formal, padahal UU dan regulasi turunanya memungkinkan itu. Begitu pula dengan kurikulum antara keduanya yang belum sinkron serta belum terwujud keseimbangan/keadilan anggaran dari pusat, khususnya untuk lembaga pendidikan nonformal.

"Agar terwujud keadilan bagi siswa, pemerintah perlu menyinkronkan pendidikan sekolah formal dan nonformal," terang Kusnanto dalam seminar bertema 'Sinkronisasi antara Pendidikan Formal dan Nonformal dalam Meningkatkan Kualitas Daya Saing Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)' di Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Rabu (04/10/2017).

Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Drs Sugeng Mulyo Subono mengatakan, dalam pendidikan seharusnya tidak ada dikotomi antara lembaga pendidikan formal dan nonformal, sehingga masyarakat dapat memilih sesuai bakat, minat dan kebutuhan. Menurutnya, pada dasarnya setiap anak memiliki model belajar masing-masing.

"Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, peserta didik dari lembaga nonformal bisa alih jalur ke lembaga formal sesuai ketentuan yang telah ditetapkan," katanya.

Sedangkan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan PAUD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Dedi Budiono MPd mengatakan, penguasaan kompetensi menjadi syarat mutlak agar generasi muda Indonesia bisa bersaing di era MEA. Kompetensi tersebut ditandai dengan adanya sertifikasi kompetensi.

"Dengan adanya uji kompetensi, output lembaga pendidikan formal maupun nonformal akan punya 2 sertifikat (double degree) yakni ijasah dan sertifikat kompetensi sesuai bakat dan minatnya," kata Dedi.

Dinas Pendidikan Kota Yogya telah memiliki Sekretariat Bersama Tempat Uji Kompetensi (Sekber TUK) dengan kompetensi otomotif, bahasa Inggris, kecantikan, cooking serta teknologi informastika. Dengan begitu, PKBM atau sekolah formal yang ingin mengembangkan potensi peserta didiknya, bisa melalui Sekber TUK.

Selain itu perlu diperbanyak kampung sins dan kampung literasi untuk peningkatan pengetahuan siswa. "Salah satu perwujudannya adalah Program Pojok Baca Shelter, sehingga sembari menunggu bus, pengguna busway bisa membaca buku," ujar Dedi. (Dev)

BERITA REKOMENDASI