Penegakan Hukum Dukung Pemulihan Ekonomi

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Anggota Komisi III DPR RI Subardi mengungkapkan, penegakan hukum idealnya berbasis pada peningkatan kesejahteraan sosial. Menurut legislator dari Fraksi NasDem itu, badai pandemi Covid-19 telah membuat ekonomi masyarakat kian susah. Kehidupan masyarakat juga semakin berat. Bahkan tuntutan ekonomi kadang membuat faktor masyarakat berlaku kriminal. Maka harapannya penegakan hukum membawa keadilan sekaligus menjamin stabilitas keamanan, sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi.

“Aparat penegak humum adalah garda terdepan dalam pengamanan sektor ekonomi nasional. Maka desain penegakan hukum idealnya juga berdampak pada pemulihan ekonomi,” tegas Subardi, saat kunjungan reses di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Selasa (22/12/2021).

Subardi mengatakan, penegakan hukum yang baik akan membentuk kultur hukum yang baik pula. Dengan kultur hukum yang baik, masyarakat akan lebih dekat, lebih sadar, dan lebih percaya dengan lembaga penegakan hukum. Situasi ini akan membuat sektor-sektor ekonomi tumbuh karena ada perlindungan hukum.

“Kultur hukum bisa dibentuk oleh penegak hukum. Jangan lupa juga menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, dengan pelaku ekonomi, dengan tokoh-tokoh masyarakat, maupun tokoh-tokoh adat. Sehingga persoalan-persoalan yang muncul cepat dieliminir, tidak merambat dan berkembang. Stabilitas itu yang dibutuhkan pelaku ekonomi,” jelas Mbah Bardi, sapaan akrabnya.

Dalam kunjungan ke Girikerto, Ketua DPW NasDem Yogyakarta itu menyerap aspirasi dari masyarakat pelaku ekonomi di kawasan konservasi lereng merapi, kawasan sumber air, kawasan tanaman Pala dan Merica, dan kelompok ternak Pangestu.

Ia menyadari saat ini ditengah munculnya varian baru omicron, pemulihan ekonomi semakin tidak pasti. Kekhawatiran ini dapat dicegah, setidaknya dengan jaminan keamanan. Kepolisian dapat memetakan potensi kejahatan, penipuan, pungutan liar, maupun aksi premanisme yang menghambat investasi masuk.

“Langkah preventif itu terus dibutuhkan, sehingga persoalan diselesaikan di tingkat daerah. Benar kata Presiden Jokowi bahwa tugas Kepolisian juga mengawal iklim investasi,” pungkasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI