Perluas Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Bidik Pengurus BUMDes

SLEMAN, KRJOGJA.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (TK) Yogyakarta terus memperluas kepesertaan melalui kerjasama dengan para perangkat desa dan pengurus BUMdes di wilayah Kabupaten Sleman.

Peran keagenan lewat program Penggerak Jaminan Sosial Nasional (Perisai) juga diupayakan maksimal, guna mendorong semakin banyaknya peserta yang terproteksi oleh produk yang ditawarkan oleh BPJS TK.

Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Cotta Sembiring menjelaskan, peran dari agen Perisai sangat efektif dalam menjangkau segmen pasar yang belum tersentuh oleh BPJS TK, terutama di lokasi pedesaan.

Dia mengatakan ada beberapa keuntungan yang  akan diperoleh dari para agen Perisai jika berhasil menggaet masyarakat untuk turut bergabung menjadi peserta BPJS TK.

"Ketika dia berhasil memasukkan 50 orang peserta, akan mendapatkan fee khusus Rp500 ribu. Kemudian jika berhasil mengumpulkan iuran misalnya senilai Rp1 miliar, agen Perisai berhak memperoleh 7,5 persen tambahan pendapatan setiap bulannya," kata dia disela kegiatan 'Sosialisasi Program BPJS TK dan Perisai Kepada BUMDes dan Perangkat Desa se-Kabupaten Sleman', Selasa (11/12) di Hotel Alana Yogyakarta.

Selain berhasil menciptakan lapangan kerja baru, kata Sembiring agen Perisai juga berperan dalam mendorong masyarakat untuk lebih banyak terlindungi lewat program BPJS TK. Bahkan, dipilihnya sinergi kepada BUMDes dikarenakan saat ini para kepala desa telah terlindungi lewat program BPJS TK. 

"Lewat otoritas kepala desa yang menaungi BUMdes, diharapkan mampu menjangkau segmen usaha baru yang akan semakin menumbuhkembangkan BUMdes. Di DIY itu ada sekitar 274 BUMdes, dan yang sudah masuk itu baru 10, namun perangkat desa sudah hampir semua. Kan bisa dikatakan ironis, sementara yang bekerja di BUMDes ini rata-rata pekerjaan dengan resiko yang cukup besar, makanya perlu kita sosialisasikan," ujarnya.

Sembiring menanahkan telah ada 4000 agen Perisai di seluruh Indonesia, dan jumlah tersebut akan terus ditambah seiring dengan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warga masyarakat.

Staf Ahli Bupati Sleman Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Suci Iryani Sinuraya mengatakan, Pemkab Sleman juga berupaya untuk mendorong perangkat desa, kepala desa, maupun BUMDes untuk ikut dalam kepesertaan BPJS TK. Hal itu diwujudkan dengan dua bentuk kebijakan, yakni melalui pengesahan peraturan bupati (perbup), serta afirmasi pemberian anggaran.

"Jadi untuk tahun 2019 kita sudah beri anggaran jaminan sosial dengan besaran Rp8,5 miliar. Rp4,5 diperuntukkan bagi ketenagakerjaan, dan Rp4 miliar lagi bagi kesehatan dan itu hanya untuk perangkat," kata Suci.

Dana tersebut, kata Suci akan ditransfer melalui alokasi dana desa (ADD), sementara perlindungan bagi linmas dan kader masih tetap melalui Pemda. (Tom)

BERITA REKOMENDASI