Pertimbangkan Psikis Warga, Wajib Jamin Lahan Pengganti

SLEMAN, KRJOGJA.com – Penyusutan lahan pertanian di Sleman semakin tinggi. Sementara alihfungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk kepentingan umum seperti pelaksanaan  proyek-proyek pembangunan strategis yakni pembangunan ruas Jalan Tol, RSUD Prambanan, dan Pemindahan UPN Veteran secara langsung akan mempengaruhi luasan LP2B karena terjadi pengalihfungsian lahan pertanian. 

Sebagai upaya tetap mempertahankan lahan pertanian produktif, Pemkab wajib memberikan jaminan lahan pengganti bagi lahan produktif yang terdampak. Selain itu dalam alih fungsi lahan harus dipikirkan juga psikis warga terdampak.

"Psikis warga terdampak penting jadi bahan pertimbangan. Mereka yang utamanya bermata pencaharian utama sebagai petani serta tidak memiliki keahlian apapun selain bertani, kemudian sawahnya terdampak dan diberi sejumlah uang dipastikan akan bingung beralih mata pencaharian apa. Kondisi ini yang mestinya jadi bahan masukan," urai Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
Dr. Ir. Senthot Sudirman, MS dalam diskusi kaitan Raperda Perlindungan LP2B di Sleman, Rabu (20/11) di kawasan Ledok Blontan Wedomartani.

Senthot menambahkan,  permasalahan ini harus diselesaikan dengan baik dan dilihat dari kemanfaatan yang paling kecil terutama dampak kerugian yang ditimbulkan. Pemkab harus berupaya untuk mempertahankan luasan LP2B sesuai dengan amanat Perda dengan mempertimbangkan kebutuhan produksi pangan daerah dan mengupayakan lahan pertanian pengganti.

Senthot menyatakan, Pemkab harus melakukan sosialisasi yang baik kepada petani yang lahannya masuk ke dalam LP2B dan juga diikuti dengan pemberian insentif bagi petani pemilik lahan dan disinsentif bagi pihak-pihak yang melakukan pengalihfungsian LP2B tanpa mengikuti peraturan perundangan atau pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukan. 

Anggota Pansus Raperda PLP2B DPRD Bantul, Hj. Sumaryatin, S.Sos. MA menambahkan dalam pemaparan Raperda PLP2B, salah satunya masalah yakni penyusutan lahan pertanian yang terjadi di Sleman dari sebesar 22.819 hektare di tahun 2011 menjadi 18.137 hektare di tahun 2018.

Eksekutif dan Legislatif berupaya mencegah penyusutan lahan dengan penerbitan Perda Perlindungan LP2B sebagai landasan peraturan. Adapun luasan LP2B Sleman sebesar 18.482 hektare yang terdiri dari LP2B seluas 17.947 hektare dan LCP2B seluas 534 hektare.

"Harapannya luasan LP2B ini  tidak hanya sekedar angka namun juga diikuti dengan pemetaan lahan yang jelas 'by name by address' dan dapat diakses menggunakan sistem informasi pertanahan terpadu agar dapat berjalan program tepat sasaran dan dapat diawasi bersama," tegas Sumaryatin.

Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Kabupaten Sleman, 
Aris  Wibawa , S.Hut, MT menambahkan pihaknya telah menyiapkan beberapa insentif bagi pemilik lahan LP2B. Insentif ini antara lain keringanan dan subsidi PBB, asuransi gagal panen, fasilitas pembibitan dan alat teknologi pertanian, dan penghargaan bagi petani berprestasi serta berbagai macam pelatihan penunjang produktivitas petani. 

"Selain itu, dengan pemetaan lahan yang jelas dan terperinci serta sistem informasi penunjang diharapkan LP2B dapat diawasi bersama oleh masyarakat agar tidak terjadi pengalihfungsian lahan pertanian yang menyalahi prosedur dan pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukan," jelasnya. (Aje)

BERITA REKOMENDASI