Polda DIY Tanggapi Viral Dugaan Perampokan Bermodus DC di Yogya

Editor: KRjogja/Gus

SLEMAN, KRJOGJA.com – Viral di media sosial, curhatan seorang netizen yang menuliskan sebuah cerita 'modus perampokan baru di Yogyakarta'. Melalui akun Twitter, netizen perempuan itu menceritakan peristiwa yang dialaminya. Yakni ia dibuntuti oleh sejumlah pria yang diduga berniat mengambil sepeda motornya dengan dalih karena menunggak angsuran. Peristiwa itu terjadi di jalan raya di Yogyakarta.

Beruntung, netizen tersebut berhasil mempertahankan sepeda motornya. Karena setelah adu argumen, rombongan pria yang membuntutinya itu akhirnya pergi.

Saat dilihat KRJogja.com sore ini, curhatan netizen yang diposting pada 22 Oktober 2019 telah mendapatkan 19 ribu retweets dan 21 ribu likes.

"Menanggapi cuitan di twiter @aurorachand "modus perampokan baru di jogja (kota)", Alhamdulillah tindak pidana 'perampokan' gagal terjadi," kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto kepada wartawan di Mapolda DIY (24/10/19).

"Kita sering dengar istilah dept collector (DC), atau terkadang disebut eksternal. Biasanya mereka ditugasi oleh lembaga pembiayaan untuk melakukan eksekusi terhadap barang yang dijaminkan (fiducia). Namun sebenarnya penarikan barang fiducia harusnya dengan didampingi oleh petugas dari Polri," jelas Yuliyanto.

Lebih lanjut, jika tidak didampingi polisi berarti lembaga pembiayaan tidak paham dengan prosedur eksekusi jaminan fiducia. Artinya proses eksekusi dimungkinkan tidak resmi atau merupakan modus kejahatan.

"Kalau menghadapi sendiri, tanyakan sertifikat jaminan fiducianya. Kalau ada dan memang setorannya nunggak, ya mesti ikhlas (ditarik). Kalau merasa kendaraannya tidak nunggak cicilan namun dihadang oleh eksternal (DC), ya silahkan dipertahankan (kendaraannya). Ajak sang eksternal ke kantor polisi terdekat. Untuk dimediasi di kantor polisi," papar Yuliyanto.

"Alangkah baiknya melaporkan ke polsek terdekat. Apakah itu termasuk tindak pidana atau tidak ya nanti pemeriksa atau penyidik yang akan bisa menentukan," sambungnya.

Yuliyanto menambahkan, jika ada data laporan, maka polisi bisa melakukan langkah-langkah misalnya patroli di lokasi dan jam tersebut bisa lebih intens. Jika itu ternyata masuk tindak pidana, tentu para pelaku bisa diproses.

"Sayangnya peristiwa seperti itu tidak selalu dilaporkan ke polsek. Sehingga polsek kurang memiliki data. Boleh saja lapor di media sosial, tapi belum tentu tercatat oleh pihak kepolisian. Bisa jadi polisi tidak monitor di sosmed," ujarnya.

Jika masyarakat mengalami gangguan seperti itu, Yuliyanto mengimbau untuk menghubungi pihak berwajib ke nomor telepon 110 atau 0274110. (Ive)

 

 

BERITA REKOMENDASI