Polri Diminta Serius Membongkar Aktor Intelektual Hoax

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Masih banyak persoalan yang harus hadapi bangsa dan negara ini untuk mewujudkan masyarakat adil makmur serta sejahtera. Konflik horizontal, saling melaporkan tindak pidana ke Poli dan ketegangan sosial akibat perbedaan pilihan politik mengusik kententraman bangsa ini.

Dari beragam persoalan yang dihadapi bangsa, ada satu hal vital yang harus segera ditangani pemerintah yaitu mengelola isu yang berkembang di media sosial. Hingga saat ini tidak ada yang kuasa menghentikan arus informasi yang begitu cepat menyebar di media sosial.

Hoax dan ujaran kebencian terbukti telah menyebabkan konflik antarkelompok dan krisis kepercayaan yang mengancam kualitas demokrasi Indonesia masa depan. Krisis kepercayaan yang meluas menciptakan keresahan publik sehingga masyarakat bangsa ini susah membedakan informasi benar dan salah.

“Ada bahaya besar yang mengancam bila penyebar berita hoax dan juga fitnah tersebut tidak ditindak dengan tegas. Bahaya besar yang dimaksud adalah bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” kata Sekretaris Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) DIY, Ruhullah Taqi Murwat, SH, M.Hum dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (21/03/2018).

Hoax dan ujaran kebencian yang mengkomodifikasi etnis dan agama kian masif menjelang momentum pesta demokrasi rakyat, pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. Hoax berbahaya bagi demokrasi dan kebangsaan Indonesia jika tak dihentikan.

Dikatakannya, sesungguhnya Indonesia memiliki perangkat hukum untuk menindak dan memberantas hoax dan ujaran kebencian, misalnya pelaku penyebar kabar atau berita bohong bisa dianggap melanggar Pasal 28 Ayat 1 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu MDHW DIY meminta, Polri harus terus didorong untuk membongkar pelaku, pemberi dana hingga aktor intelektual hoax.

“Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya bagi setiap Muslim melakukan ujaran kebencian, menyebar informasi bohong (hoax), fitnah, ghibah, permusuhan atas dasar suku, agama, ras, antargolongan (SARA) di medsos. Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial itu lahir atas keprihatinan dari maraknya kebencian dan permusuhan antarsesama anak bangsa di medsos,” jelasnya.

Atas semua itu MDHW DIY menyatakan sikap menolak segala bentuk berita bohong dan hate speech yang menimbulkan rasa kebencian berlatar belakang, suku, agama, ras dan antar golongan. Menyampaikan berita yang benar sesuai fakta yang terjadi dan tidak menyebarkan berita hoax, hate speech dan fitnah.

"Menggunakan media sosial secara bijak, santun, dan cerdas. Mendukung Polda, Polres, dan Polsek di DIY untuk menindak tegas kepada pelaku, pemberi dana, dan aktor intelektual hoax,” katanya.

Selain itu MDHW DIY juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat senantiasa menjaga situasi dan kondisi DIY khususnya dan seluruh wilayah Negara Indonesia agar tetap aman, damai, dan kondusif. Bekerjasama dengan semua pihak untuk menyajikan berita kepada masyarakat yang sesuai dengan fakta dan menghentikan hoax dan hate speech baik berupa gambar, foto, video, ilustrasi dan segala apapun yang menimbulkan rasa kebencian, perpecahan sosial, dan keutuhan NKRI. (Van)

BERITA REKOMENDASI