Polri Jalankan Program Virtual Police, Begini Kata Pakar UGM

Editor: KRjogja/Gus

SLEMAN, KRJOGJA.com – Polri mulai menjalankan program virtual police yang bertugas mengawasi konten di dunia maya termasuk media sosial. Hal tersebut menuai pro kontra di masyarakat dengan berbagai alasan yang mengiringi.

Pakar Literasi Digital dari UGM, Dr Novi Kurnia menilai, kehadiran virtual police merupakan upaya pihak kepolisian untuk memoderasi konten-konten negatif di dunia maya terutama yang mengarah pada pelanggaran pidana. Menurut Novi, upaya moderasi konten pada pengguna media sosial merupakan langkah baik namun dengan catatan bawasanya kehadiran virtual police harus tetap memperhatikan sejumlah aspek dalam pelaksanaannya mulai dari posisi, proses, transparansi, perlindungan data diri, hak pengguna digital hingga kolaborasi moderasi konten.

“Virtual Police sebagai sebuah aksi memoderasi ini bagus. Namun ada catatan-catatan yang harus dipertimbangkan seperti posisi untuk bisa menjaga netralitas, objektifitas, dan keadilan. Jangan terus interventif. Harapannya nantinya virtual police dalam tugasnya bisa netral dan berpihak untuk kepentingan umum bukan industri, kelompok besar, maupun pemerintah,” ungkapnya pada wartawan, Jumat (26/2/2021).

Novi juga mengingatkan dalam proses pelacakan konten misalnya, perlu disesuaikan dengan platform masing-masing media sosial. Penentuan sampel juga perlu diperhatikan apakah dengan sistem sampling atau sensus, termasuk dalam pelacakan akan dilakukan parsial atau pada seluruh konten.

“Kemudian untuk transparansi, pihak kepolisian harus mensosialisasikan atau mengedukasi pengguna media tentang konten seperti apa yang dianggap sebagai konten negatif atau mengarah pada tindak pidana. Pengguna media wajib diberitahu konten seperti apa yang dianggap negatif,” lanjutnya.

BERITA REKOMENDASI