Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Himbau Jangan Datang ke MK

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Kalijaga mengajak seluruh elemen masyarakat agar berdoa untuk kemaslahatan bangsa di tempat masing-masing dari pada mengikuti seruan aksi di Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Meskipun dikemas dalam acara halal bil halal super damai.

Seruan aksi di MK dirasa tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi melahirkan kekerasan seperti terbukti pada insiden 22 Mei lalu di Bawaslu. Ajakan aksi menjelang dan sampai pada sidang putusan majelis hakim MK pada 28 Juni mendatang, bertolak belakang dan tidak konsisten dengan semangat dan penghormatan kepada paham konstitusionalisme.

Apalagi persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang telah dilakukan MK berlangsung secara terbuka, profesional, independen dan dihadiri para pihak pemohon, termohon dan pihak terkait mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan alat-alat bukti, dalil dan kesaksian.

"Jangan kotori independesi majelis hakim dengan agenda-agenda aksi jalanan yang berpotensi membawa kerusakan (mafsadat) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Beny Susanto Pengasuh Ponpes Sunan Kalijaga dalam keterangan tertulis yang diterima krjogja.com. Senin ( 24/06/19).

Sejatinya aksi di MK melawan imbaun Capres H. Prabowo Subianto yang telah menyerahkan urusan sengketa PHPU kepada tim hukum BPN dan penghormatan terhadap prinsip konstistusionalisme.

Oleh karena itu, Ponpes Sunan Kalijaga mendukung kebijakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang melarang dilakukan aksi di sekitar MK, selain karena melanggar hukum juga karena adanya potensi ancaman kamtibmas.

"Tidak diperlukannya aksi di MK karena memang fungsi mahkamah untuk menghilangkan sengketa dan apapun keputusannya nanti harus diterima semua pihak dengan kebesaran jiwa. Hal ini selaras dengan kaidah hukum islam (hukmul haakim fii masaailil ijtihaadiyati yarfa'ul khilaaf)," jelasnya.

Jika saja tetap ada pihak bersikeras untuk melakukan aksi di MK, pihaknya mengimbau kepada kapolri agar dilakukan kebijakan prenventif dan represif secara simultan sesuai dengan ketentuan UU demi keselamatan warga, bangsa dan negara. (ive)

MK

BERITA REKOMENDASI