Ratusan Pegawai UPN Veteran Akhirnya Bersedia Tandatangani Kontrak Perjanjian Kerja, Namun Dengan Syarat…

Editor: Agus Sigit

SLEMAN, KRJOGJA.com – Ratusan Eks Pegawai Tetap Yayasan UPN Veteran Yogyakarta akhirnya menandatangani Perjanjian Kerja (PK) sebagai calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Senin (4/10/2021). Sebelumnya, mereka menolak perjanjian kerja tersebut karena adanya pasal-pasal yang dinilai merugikan.

Semula ratusan pegawai ini menolak menandatangani perjanjian kerja yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek, namun setelah melalui negosiasi dengan pihak rektorat, beberapa pasal di dalam kontrak disepakati diubah. Para pegawai akhirnya memutuskan tandatangan meski sebagian besar belum sesuai dengan apa yang tertuang dalam Naskah Akademik untuk perubahan peraturan yang berkeadilan.

Arif Rianto, Ketua Forum Eks Pegawai UPN Veteran Yogyakarta mengatakan paska penegerian UPN Veteran Yogyakarta pada 2014, eks pegawai memiliki status yang tidak jelas. Bahkan ketika lulus tes calon PPPK, sesuai Peraturan Menteri PAN-RB bahwa masa kerja yang sebelumnya pun tidak diakui alias (nol) tahun.

“Strata pendidikan kami juga hanya diakui setara magister (S2). Sementara Kemendikbudristek mengaku tidak bisa mengintervensi hal tersebut. Hal ini yang membuat kami awalnya menolak menandatangani PK tersebut,” ungkapnya di sela penandatanganan di Auditorium UPN Veteran Yogyakarta.

Arif mengungkap beberapa upaya perjuangan lebih dari 6 tahun dilakukan seperti mengirim surat ke berbagai pihak untuk mengadukan nasib, termasuk kepada Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan. Dalam Permenpan RB No. 72/2020 pasal 20B ayat 1) dan Permenpan RB No 29/2021 pasal 38 ayat 1, masa kerja sebelumnya tidak diakui alias nol tahun.

Sementara berdasar Permenpan RB No. 72/2020 pasal 20B ayat 2, jenjang pendidikan Doktor tidak diakui dalam beberapa jabatan fungsional, yang diakui hanya Doktor yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar (Profesor). Dampaknya, akreditasi Prodi dan institusi terancam terdegradasi, Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi terhambat, data Dosen PPPK sesuai kontrak (Perjanjian Kerja) tidak sinkron dengan data yang ada di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI).

“Terkait dengan karir, belum adanya kejelasan perpanjangan Perjanjian Kinerja dan Karir bagi PPPK (PP No. 49 tahun 2018 pasal 37 ayat 1 dan 2 serta Permenpan RB No. 70/2020 pasal 4 ayat 2, pasal a3 ayat 5 dan Permenpan RB No. 23 tahun 2021 pasal 37). Dampaknya adalah belum ada kepastian apakah perpanjangan PK dapat dilakukan sampai usia pensiun, belum ada kepastian apakah masa kerja sebelumnya dan peningkatan jabatan fungsional serta gelar akademik dapat diakui dalam perpanjangan Perjanjian Kerja (PK) tersebut,” tandas dia.

Namun, akhirnya setelah melakukan koordinasi dengan semua dosen dan tenaga kependidikan eks pegawai tetap UPN Veteran Yogyakarta, pada akhirnya diputuskan untuk menandatangi perjanjian kerja tersebut meski dirasa merugikan. Para pegawai nantinya tetap akan melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan status yang berkeadilan.

Sementara, Dyah Sugandini, Ketua Forum Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) mengatakan skema penyelesaian masalah SDM 35 PTNB, dengan mekanisme pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Permenpan-RB No. 72 tahun 2020 belum menjadi solusi yang tepat. Kurangnya fleksibilitas pada Perjanjian Kinerja (Lampiran III Peraturan BKN 18 tahun 2020) berdampak pada selama masa Perjanjian Kerja, kinerja tidak bisa maksimal, tidak bisa memasukkan tambahan tunjangan karena bertambahnya anggota keluarga, tidak ada tambahan tunjangan karena kenaikan jabatan fungsional, tidak ada kenaikan gaji berkala.

“Ini juga menjadi pertimbangan kami untuk menunda penandatanganan PK PPPK tersebut. Selanjutnya kami melakukan upaya negosiasi dengan kementrian dan kelembagaan terkait, termasuk diantaranya dengan Kemenpan RB dan BKN yang menyiratkan adanya peluang untuk adanya perbaikan atas PK PPPK yang mengakomodasi hal-hal yang telah kami sampaikan. Berdasarkan hasil upaya tersebut mendorong kami untuk melakukan tandatangan PK dengan tetap meneruskan agenda perjuangan pada pengawalan pada proses perubahan (revisi) PK PPPK tersebut,” tandas dia. (Fxh)

 

BERITA REKOMENDASI