Revisi Perda, DIY Paksa Masyarakat Taat Protokol Kesehatan

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – DIY tak ingin main-main dalam mempersiapkan diri menyambut fase New Normal yang saat ini belum dimulai. Peraturan Daerah (Perda) DIY tentang Ketertiban Umum akan direvisi dengan memasukkan kewajiban menjalankan protokol kesehatan bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan saat ini dewan sedang turun bekerja ke bawah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sebulan kedepan paling tidak, revisi tersebut bisa disahkan untuk dimasukkan dalam Perda Ketertiban Umum.

“Saat ini yang terjadi, masyarakat ramai berkerumun tanpa masker dan sosial distancing tapi tidak bisa ditindak karena tidak ada payung hukumnya. Kita akan masukkan dalam Perda, tidak membuat baru tapi merevisi Perda tentang Ketertiban Umum yang sudah ada,” ungkap Huda pada wartawan di sela sambung rasa dengan guru SD IT Salman Al Farisi Ii Wedomartani, Rabu (10/6/2020).

Menurut Huda, dalam Perda nantinya akan dimasukkan aturan protokol kesehatan yang mengikat masyarakat. Misalnya wajib menggunakan masker di ruang-ruang publik serta sanksi-sanksi yang bisa dibebankan pada masyarakat yang abai.

“Saat ini seperti Satpol PP atau aparat penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat warga berkerumun, hanya bisa menghimbau diminta pergi. Tapi nanti ketika sudah ada Perda bisa menindak tegas, sanksinya bisa disesuaikan sesuai Perda,” sambung Huda.

Sementara, terpisah Wakil Ketua DPRD DIY Anton Prabu Semendawai menambahkan sanksi dalam Perda nantinya juga akan mengatur pengelola-pengelola ruang publik yang abai terhadap protokol kesehatan. “Nanti juga diatur sanksinya, misalnya pengelola mall, pasar, pusat perbelanjaan, sekolah yang tidak menyediakan tempat cuci tangan, thermo gun atau pengunjung tak pakai masker, maka bisa ditindak,” tegasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI