Ribuan Mahasiswa Jogja Serukan Kegelisahan, ‘Gejayan Memanggil’ Tertib dan Damai

Editor: KRjogja/Gus

SLEMAN, KRJOGJA.com – Ribuan mahasiswa Yogyakarta yang tergabung dari sejumlah kampus gelar aksi damai di Perempatan lampu merah Colombo, Gejayan, Sleman. Mereka mendesak berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia.

Informasi yang diperoleh, dalam aksi damai tersebut, mereka menyinggung tentang regulasi yang dibuat oleh negara. Massa menilai, regulasi tersebut tidak memihak kepada kepentingan rakyat.

"Kami merasa isu-isu yang di angkat oleh kawan aliasi sebelumnya adalah isu yang urgent yang bersifat genting. Sehingga mau tidak mau kita harus melakukan sesuatu yang lebih," kata salah satu perwakilan aksi sekaligus mantan ketua BEM UGM, Obed Kresna Widyapratistha, kepada wartawan di lokasi. Senin (23/09/19).

Menurut Obed, para mahasiswa ingin menunjukan kepada publik, bahwa ada persoalan di negara ini. Sebut saja tentang isu yang masih menjadi perbincangan banyak pihak termasuk mahasiswa adalah RUU KPK yang telah di sah kan.

"UU KPK yang telah di sahkan maupun beberapa pasal yang kami rasa justru akan mematikan kebebasan demokrasi dan juga beberapa pasal yang agak ngawur. Sehingga kekuatan KPK menjadi lemah," ucapnya.

Obed menegaskan, bahwa sejak awal aksi, kegiatan tersebut tidak di tunggangi oleh kelompok tertentu oleh sayap kanan maupun sayap kiri. Aksi tersebut murni di atas namakan suara dari mahasiswa dan masyarakat sipil, yang berjalan dibeberapa titik.

"Titik longmacht ada tiga sebenarnya di barat bunderan UGM, juga Timur pertigaan UIN, dan titik aksinya ada di perempatan colombo, Gejayan," ungkapnya.

"Kami tidak membawa nama kampus manapun, kami mengatas namakan sebagai mahasiswa dan masyarakat," imbuhnya tegas.

Riko Tude koordinator umum aliansi rakyat bergerak, mengungkapkan, aksi hari ini memang bagian dari kegelisahan masyarakat. Di mana pihaknya merasa telah terjadi persoalan di negara Indonesia

"Hari ini kami juga mendorong pengesahan UU PKS agar kekerasan seksual tidak terjadi lagi kepada kaum perempuan," ujar Rico.

Pihaknya juga mendorong kepada pemerintah agar diberi ruang demokrasi yang terbuka seluas-luasnya di Indonesia. Ruang tersebut bisa digunakan sebagai jaminan bahwa negara tidak takut untuk menerima suara dari manapun. (Ive)

 

BERITA REKOMENDASI