Riset ICR Temukan Fakta Banyak Perempuan Indonesia Korupsi

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Indonesia Corruption Research (ICR) yang merupakan tim kolaborasi Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) bekerjasama dengan Fakultas Komunikasi & Bisnis Telkom University Bandung mempublikasikan hasil riset tentang Indeks Persepsi Perempuan Terhadap Kasus Korupsi di Indonesia (Survei Terhadap Perempuan di 34 Provinsi, Selasa (28/09/2021). Menarik, ditemukan fakta bahwa banyak perempuan Indonesia yang permisif dengan perilaku korupsi.

Astri Wulandari, koordinator ICR menyampaikan penelitian tersebut berangkat dari kegelisahan tentang bagaimana perempuan Indonesia menanggapi kasus korupsi yang terjadi. Pasalnya, ICR menilai bahwa awarness tentang korupsi seharusnya dimulai dari lingkup keluarga.

“Penelitian ini melibatkan 1171 responden perempuan dari 34 provinsi di Indonesia. Responden ini berasal dari latarbelakang pelajar, wiraswasta, pekerja swasta, ASN dan lainnya termasuk ibu rumah tangga dengan rentang usia 17 sampai di atas 45 tahun,” ungkapnya pada wartawan dalam press conference di Bale Merapi, Wedomartani Ngemplak Sleman.

Sample yang diambil menurut Astri dihitung dari jumlah perempuan di tiap provinsi, berbeda satu dengan lainnya tergantung jumlah penduduk perempuan. Metode survei dilakukan dengan membagikan kuesioner secara daring sehingga didapatkan data dari perempuan di 34 provinsi secara proporsional sesuai jumlah penduduk perempuan masing-masing provinsi.

“Riset ini juga berusaha untuk mengetahui bagaimana peran perempuan dalam gerakan dan pendidikan anti korupsi, terutama di lingkungan sekitar, mulai dari keluarga, lingkungan kerja, sampai lingkungan masyarakat yang lebih luas,” sambung dia.

Catur Nugroho, koordinator riset ICR dari Telkom University Bandung, menambahkan hasil survei menunjukkan perempuan di Indonesia memiliki persepsi yang baik terkait pemberantasan korupsi dengan skor 59. Indeks ini menggambarkan masih belum cukupnya kepedulian kaum perempuan terhadap kasus-kasus korupsi yang marak terjadi hingga saat ini.

“Yang menarik dari data riset ini adalah terdapat responden yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya sebesar 5,6 persen, 2,7 persen responden pernah menerima suap, dan 4,9 persen responden pernah melakukan pungutan liar. Begitu pula ketika diberikan pertanyaan apakah keluarga responden pernah melakukan korupsi, ternyata 4 persen responden menyatakan bahwa keluarga mereka ada yang melakukan korupsi. Temuan ini memberikan gambaran bahwa masih cukup banyak perempuan di Indonesia yang melakukan tindakan dan perilaku koruptif di lingkungan kerja dan masyarakat. Ini cukup tinggi menurut kami. Kalau dilihat dari angka 5,6 persen itu dari 130-an juta, maka angka yang cukup besar dan mengkhawatirkan menurut kami,” tegasnya.

Tak hanya itu, didapatkan hasil penelitian bahwa 46 persen dari responden menilai korupsi adalah hal lumrah dalam budaya bermasyarakat di Indonesia. Hal tersebut dirasa memprihatinkan lantaran perempuan seharusnya memiliki sikap yang jelas menolak terhadap budaya koruptif.

“Di satu sisi kami senang mereka jujur namun sangat prihatin dengan kondisi ini. Pertanyaan dalam penelitian kami arahkan untuk lingkungan sekitar, dari lingkup terbawah. Mereka menganggap korupsi budaya bangsa yang lumrah. Merekasetuju, dan kami dapat jawaban mengagetkan saat mengolah data,” lanjutnya.

ICR berharap, hasil riset mendapatkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan terkait pemberantasan korupsi, terutama pemerintah dan KPK untuk dapat memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran Presiden sangat penting dalam memberikan dukungan dan penguatan terhadap KPK sebagai lembaga anti-korupsi yang menjadi harapan masyarakat.

“Pemerintah dan KPK seharusnya mampu membuat kampanye anti-korupsi secara massif ke seluruh lapisan masyarakat, dan tidak hanya melalui komunitas-komunitas tertentu. Perempuan yang memiliki peran besar dalam pendidikan di keluarga seharusnya lebih banyak dilibatkan dalam pendidikan anti-korupsi, sehingga tindakan-tindakan koruptif dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI