SawitKita, Platform Digital Karya Instiper Digunakan di 20 Provinsi Indonesia

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Instiper menginisiasi platform digital bernama SawitKita sejak beberapa waktu lalu, dan kini telah digunakan 1.500 user dari 20 provinsi Indonesia. Platform ini memungkinkan para ahli melakukan pendampingan pada pekebun, kelompok tani hingga masyarakat umum untum mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan.

Dr Purwadi, Direktur Pusat Sains Kelapa Sawit Instiper mengatakan SawitKita merupakan platform terintegrasi kepakaran yang akan mendampingi para user aplikasi. Tak hanya itu ada pula 21 kursus budidaya sesuai kebutuhan di lapangan yang bisa membawa manfaat bagi pengguna.

“Sistem pakar yang tersedia saat ini meliputi pakar persiapan lahan (LahanKita), pakar pembibitan (BibitKita), pakar pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPTKita), pakar pemupukan (FertiKita), pakar administrasi keuangan (DanaKita), dan pakar pengelolaan panen (PanenKita). Pilar kedua dari SawitKita adalah Learning Management System (LMS) yaitu SawitKita Learning yang erdiri dari 21 kursus budidaya sesuai kebutuhan penerapan GAP dan BMP di perkebunan kelapa sawit. Pilar ketiga adalah fitur diskusi HelloPlanters. Pada fitur ini pengguna dapat berinteraksi langsung dengan pakar untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi terkait budidaya kelapa sawit,” ungkap Purwadi dalam rilis tertulis pada wartawan, Senin (11/04/2022).

Platform SawitKita telah diunduh dan digunakan oleh lebih dari 1500 user terdiri dari pekebun kelapa sawit, pengurus kelompok tani, masyarakat umum, hingga pelajar dan akademisi. Pengguna berasal dari 20 provinsi di Indonesia, terutama provinsi yang menjadi sentra budidaya kelapa sawit seperti Riau, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Jambi, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

“Platform Sawitkita merupakan sebuah pendekatan baru dalam percepatan penerapan praktek budidaya kelapa sawit yang baik di pekebun swadaya. Tanpa adanya pendekatan baru dalam pencapaian penerapan praktek budidaya sesuai prinsip Good Agriculture Practices (GAP) dan pengakuannya melalui sertifikasi ISPO, pekebun swadaya menghadapi ancaman terpinggirkan (marginalized) bahkan tersingkir (removed) dari rantai pasok kelapa sawit Indonesia. SawitKita diharapkan menjadi jawaban atas tantangan keterbatasan jangkauan metode penyuluhan konvensional sekaligus upaya menangkap peluang di era internet saat ini,” sambungnya.

Sementara terkait pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit merupakan bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia dipengaruhi adanya 3 tipologi pengusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu perkebunan besar swasta, perkebunan besar negara dan perkebunan rakyat atau swadaya.

Berdasarkan siaran pers Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 05 Oktober 2021 menyatakan hasil rekonsiliasi luas tutupan kelapa sawit nasional yang dikoordinasikan Kemenko Bidang Perekonomian tahun 2019 telah mengidentifikasi seluas 16,38 juta ha, dengan distribusi luas Perkebunan Rakyat (baik swadaya maupun kemitraan) sebesar 6,72 juta ha (41%), Perkebunan Besar Negara sebesar 0,98 juta ha (6%), dan Perkebunan Besar Swasta sebesar 8,68 juta ha (53%).

Proyeksi dari para ahli menyatakan bahwa hingga tahun 2030 distribusi luas tutupan kelapa sawit akan didominasi oleh Perkebunan Rakyat mencapai 60%, Perkebunan Besar Swasta sebesar 36%, dan Perkebunan Besar Negara sebesar 4%. Data-data di atas menunjukan bahwa peranan Perkebunan Rakyat memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

“Sebagai kelompok produsen yang semakin dominan di Indonesia, kontribusi pekebun swadaya dalam peningkatan produktivitas sekaligus keberlanjutan praktik produksi semakin penting untuk direalisasikan. Pada kenyataannya, sebagian besar pekebun swadaya beroperasi secara mandiri, seringkali tanpa dukungan teknis dari penyuluh ataupun pendamping. Akibatnya, pekebun swadaya tidak hanya menjadi produsen kelapa sawit yang paling tidak produktif di Indonesia, tetapi juga cenderung beroperasi tanpa mengikuti prinsip Good Agriculture Practices (GAP). Ketiadaan dukungan teknis juga merupakan hambatan utama bagi pekebun swadaya untuk memenuhi standar keberlanjutan usahatani kelapa sawit,” lanjut Purwadi.

Di sisi lain, pemerintah telah berkomitmen mewujudkan pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan melalui diterbitkannya Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Peraturan ini menekankan kewajiban semua pelaku usaha budidaya kelapa sawit untuk memperoleh sertifikasi ISPO.

Khusus pelaku usaha pekebun swadaya, pemberlakuannya disertai dengan tenggang waktu lima tahun hingga 2025. Setelah tahun 2025, kewajiban untuk pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO tidak dapat lagi dihindari oleh para pekebun sawit swadaya. Saat ini, tahun 2022, tenggat waktu yang diberikan hanya menyisakan 3 tahun. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI