Selat Malaka Harus Aman dan Jalur Penting

SLEMAN (KRjogja.com) – Tiga negara yang tergabung dalam wadah Tripartite Technical Expert Group (TTEG), yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura terus meningkatkan kerjasama di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Kerjasama tersebut secara rutin dibahas dalam sidang pertemuan Cooperative Mechanism (CM). 

Tahun ini, ketiga negara menggelar CM di Yogyakarta pada tanggal 26-30 September yang diawali dengan pertemuan 9th Cooperation Forum 26-27 September. Selanjutnya 41st Tripartite Technical Experts Group 28-29 September, dan Pertemuan 9th Project Coordination Committee 30 September.

"Pertemuan ini untuk membahas berbagai hal terkait keselamatan pelayaran dan lingkungan di selat Malaka dan Singapura. Selain soal keselamatan kapal, nyawa awak kapal juga lingkungan perairan. Maka ketiga negara ini memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa selat tersebut terbuka, aman digunakan dalam kegiatan pelayaran serta lingkungannya pun terlindungi dari pencemaran," jelas Sekjen Kementerian Perhubungan RI Sugihardjo kepada wartawan di Hotel Ambarrukmo, Senin 26/09/2016). 

Sugihardjo menjelaskan ketiga negara berkewajiban menangani suatu hal yang tak diinginkan bila terjadi di selat. Misalnya kecelakaan kapal dan memuntahkan minyak mentah. Yang pertama harus bertindak melakukan penyelamatan adalah negara yang berdaulat di wilayah kejadian. Namun demikian, negara tetangga  harus mendukung. 

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan RI, Hemi Pamuraharjo menambahkan, selat Malaka dan selat Singapura terbilang jalur sempit tetapi sangat strategis. Kedua selat adalah jalur pelayaran yang sangat penting. Jalur tersebut memperlancar roda perekonomian daerah di seluruh dunia. 

"Karena pentingya jalur tersebut bagi banyak pihak, pertemuan ini tentunya akan membahas dan memberikan solusi berbagai isu. Diantaranya mengenai layanan pemanduan kapal. Berkaitan keselamatan navigasi yang diamanatkan dalam IMO Resolution A.375 yang dikeluarkan International Maritme Organization," tegas Hemi.

Selain perwakilan dari Indonesia, Malaysia dan Singapura, pertemuan ini dihadiri pula oleh User States, antara lain dari  Australia, Cina, Jerman, India, Jepang, Denmark dan negara bendera kapal lainnya, serta Organisasi Internasional dan Stakeholder seperti IALA,INTERTANKO, BIMCO, ICS, JICA, MSC, NIPPON Foundation, KOICA, dan organisasi lainnya. (Aya)

BERITA REKOMENDASI