Seleksi Perangkat Desa Rawan Permainan Elit Politik

YOGYA (KRjogja.com) – Pengisian perangkat desa dengan cara seleksi sangat rawan permainan elit politik. Pemilihan dinilai cukup efektif untuk menepis permainan elit politik dan politik uang. Mengingat rakyat memiliki peran untuk menentukan calon pemimpin di dusun.

Dosen Fisipol UGM Dr Arie Sudjito mengatakan, turunan UU No 6 tahun 2014 dan Permendagri No 83 tahun 2015, pengisian perangkat desa ini masih debatebel. Namun pihaknya menilai, pengisian perangkat desa khususnya dukuh cukup ideal dengan cara pemilihan.

"Corak demokrasi di dusun diperkuat. Rakyat paling tahu bagaimana memilih dukuh yaitu dengan cara pemilihan. Jangan sampai pengisian dukuh ditolak karena tidak sesuai dengan rakyat, " kata Arie Sudjito saat menjadi narasumber tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diselenggarakan Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas, Selasa (2/8/2016) sore.

Dikatakan, tujuan dari UU No 6 tahun 2014 tentang Desa itu untuk memperkuat kewenangan desa. Sementara pengisian dukuh dengan cara seleksi sangat rawan permainan di tingkat elit politik.

"Kesannya itu, pemilihan dukuh itu, kabupaten tidak bisa mengontrol. Padahal sudah jelas, tujuan UU desa itu untuk memperkuat kewenangan desa, bukan pembinaan, " ujarnya. (Sni)

 

BERITA REKOMENDASI