Sleman Bakal Perbarui Data Kemiskinan

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten Sleman bakal memperbarui data kemiskinan dengan dasar hasil musyawarah dusun (musdus). Dengan harapan nantinya pemberian bantuan dari pemerintah tepat sasaran sehingga tidak lagi ada komplen atau protes dari masyarakat.

Wakil Bupati sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Sleman Danang Maharsa SE mengatakan, sejak 2015 lalu, Sleman belum melakukan pembenahan data kemiskinan. Kemudian tahun ini Sleman akan melakukan pembaruan data kemiskinan sesuai dengan kondisi masyarakat.

“Kami masih menunggu peraturan dari Kementarian Sosial. Ketika nanti regulasi dari Mensos sudah terbit, kami langsung jalan,” kata Danang kepada KRJOGJA.com di ruang kerjanya, Kamis (18/03/2021).

Dalam pembaruan data kemiskinan ini, pemerintah akan memberikan data lama tentang warga miskin ke kalurahan dan padukuhan. Pembaruan data ini akan melibatkan dukuh, pengurus RT/RW, karangtaruna, PKK dan tokoh masyarakat.

“Kenapa kami libatkan masyarakat melalui musdus, soalnya mereka yang mengetahui kondisi di lapangan. Musdus itu untuk melihat apakah data betul tidak. Termasuk apakah ada pengurangan atau penambahan jumlah warga yang miskin,” paparnya.

Hasil dari musdus itu akan dicatat dan disahkan dalam forum. Selanjutnya dilaporan ke kalurahan dan Dinas Sosial. Setelah itu Dinas Sosial akan memasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Dan DTKS itu akan diverifikasi dan validasi setiap tahun. Apakah ada yang sudah meninggal dunia atau pindah penduduk. Jadi nanti DTKS itu setiap tahunnya akan ada pergerakan,” tuturnya.

Tujuan dari pembaruan data kemiskinan ini supaya sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu ketika nanti ada bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.

“Harapan kami nanti tidak ada komplen dari masyarakat ketika ada bantuan dari pemerintah. Soalnya data kemiskinan berdasarkan usulan dari masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, berdasarkan data kemiskinan dari Kabupaten Sleman jumlah angka kemiskinan Tahun 2019 sebanyak29.161 KK (8.08%) dan Tahun 2020 naik menjadi 32.888 KK (8.79%). Sedangkan data dari BPS makro, Tahun 2019 7,41 persen dan Tahun 2020 naik menjadi 8,12 persen.

“Kenaikan ini karena pandemi covid-19 yang melanda hingga sekarang. Kami akan berupaya angka ini tidak naik kembali,” kata Danang. (Sni)

BERITA REKOMENDASI