Soal Polemik Dosen UPN Veteran, Komnas HAM : Kontrak Terindikasi Melanggar HAM

Editor: Agus Sigit

SLEMAN, KRJOGJA.com – Kontrak kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) bisa terindikasi melanggar Hak Azasi Manusia (HAM). Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi HAM, Ahmad Taufan Damanik ketika menerima pengaduan dari Forum Ex Pegawai Yayasan UPN Veteran Yogyakarta, secara daring Rabu (15/9/2021).

Dalam forum daring tersebut, Damanik menegaskan apabila kontrak P3K merugikan dosen dan tenaga kependidikan serta dibuat berdasar abuse of power. Hal tersebut menurut dia jelas melanggar HAM.

Damanik mengatakan seharusnya peningkatan status menjadi perguruan tinggi negeri bagi UPN “Veteran” Yogyakarta menjadi berkah bagi semua sivitas akademika di dalam kampus. “Peningkatan status ini seharusnya membawa peningkatan pula pada jaminan kerja bagi dosen dan tendik, bukan malah sebaliknya merugikan. Presiden seharusnya bisa menggunakan hak diskresinya untuk mengangkat semua pegawai di PTNB untuk menjadi PNS,” tegas Damanik.

Ketua Forum pegawai eks PTY Arif Riyanto sebelumnya menyebutkan dalam perjanjian kerja tersebut masa kerja tidak diakui. Pun demikian, pendidikan S3 para dosen juga tidak diakui sehingga ratusan dosen dan pegawai eks PTY tidak menandatangani perjanjian kerja P3K yang dilakukan pada Senin (13/9/2021) kemarin.

Arif menambahkan, apabila perjanjian kerja tersebut ditandatangani, yang dirugikan selain dosen dan tendik juga institusi UPN “Veteran” Yogyakarta sendiri karena kualifikasi dosen menjadi sangat rendah. Para dosen tersebut juga tidak bisa mengajar di Program Studi Magister dan Doktoral.

“Kami tidak menolak tanda tangan. Kami hanya menunda hingga dilakukan perbaikan perjanjian kerja yang lebih mencerminkan keadilan bagi semua pihak,” tandas dia.

BERITA REKOMENDASI