Sudah SP 1, Pembangunan Perumahan Rakyat Nekat Jalan

SLEMAN (KRjogja.com) – Pembangunan perumahan rakyat di Jering Sidorejo Godean masih nekat berjalan, padahal Sat Pol PP sudah meminta untuk menghentikan. Tak hanya itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Sleman juga telah melayangkan surat peringatan (SP) ke pihak pengembang karena proyek tersebut belum mengantongi izin dari Pemda Sleman.

Dalam sidak kemarin, beberapa alat berat masih beroperasi untuk penataan lahan. Bahkan sejumlah truk yang mengangkut tanah keluar masuk. Kemudian saat ditanya mengenai perizinan, salah satu pengawas pekerjaan mengaku perizinan belum ada karena masih dalam proses.

"Izin sudah masuk sejak Agustus kemarin. Sekarang kami masih menunggu perizinan. Sambil menunggu, kami mengerjakan penataan lahan dulu, " kata salah satu pengawas pekerjaan yang enggan disebutkan namanya.

Kasi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Rusdi Rais mengatakan, sekitar tiga minggu yang lalu, pihaknya sudah meminta proyek tersebut dihentikan. Kemudian disusul SP agar pembangunan dilanjutkan setelah mengantongi izin dari Pemda Sleman.

"Tapi mereka tetap nekat beroperasi dengan cara penataan lahan untuk pembangunan perumahan rakyat. Kami tidak melarang proyek ini, apalagi untuk kepentingan rakyat. Namun perizinan harus dipenuhi dulu, " kata Rusdi.

Proyek tersebut memang sudah mengajukan perizinan ke Pemda Sleman. Namun sampai sekarang belum ada rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman karena dinilai merusak lingkungan. Seharusnya pembangunan itu dihentikan dulu sebelum ada izinnya.

"Setelah mendapatkan SP, mereka akan kami tunggu sampai tiga bulan. Jika mereka masih belum dapat menunjukkan surat izin dan masih beroperasi, nanti akan kami lakukan penyidikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan ditutup paksa, " tegasnya.

Terpisah Kepala DPUP Sleman Ir Nurbandi, Kamis (3/11/2016) malam saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya sudah mengirimkan SP ke pihak pengembang terkait tentang izin mendirikan bangunan. Dalam jawabannya, pihak pengembang sekarang baru melakukan penataan.

"Baik itu mau penataan lahan atau membangun, ya harus memperoleh izin dulu. Tapi nyatanya ini sudah mulai, meskipun belum memiliki izin sehingga ini jelas melanggar, " kata Nurbandi. (Sni)

 

BERITA REKOMENDASI