Sultan: Silahkan Berpartisipasi Dalam Amesti Pajak

SLEMAN (KRjogja.com) – Program amnesti pajak yang kini telah digulirkan hanya memberikan dua pilihan diikuti atau diabaikan. Wajib Pajak (WP) ataupun masyarakat hanya diminta dengan sukarela berpartisipasi dalam amnesti pajak tersebut demi meningkatkan rasio maupun sistem perpajakan tanpa harus menaikan tarif pajak.

Hal ini disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X disela-sela Sosialisasi Amesti Pajak 2016 di The Alana Convention Center, Selasa (23/8/2016). Sosialisasi amnesti pajak yang diadakan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY ini mengundang 1.000 tamu baik dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, lnstansi Pemerintah, asosiasi pelaku usaha, perguruan tinggi dan sebagainya.

"Kebijakan amesti pajak ini telah menjadi perdebatan yang panjang, mengingat dampak dan manfaatnya dalam jangka pendek bagi pemasukan pajak. Akhirnya amnesti pajak disahkan dan ada payung hukum yang melindungi serta merahasiakan data dari penyelidikan tindak pidana terkait perpajakan," kata Sultan HB X.

Raja Kraton Yogyakarta ini mengaku menyambut baik program amnesti pajak dan WP mengetahui serta berpartisipasi dalam program amnesti pajak yang berakhir pada 31 Maret 2017 mendatang. Setelah lewat itu, maka WP akan dikenakan tarif pajak yang sangat tinggi. Bahkan dua tahun lagi semua lembaga hingga perbankan diwajibkan menyerahkan data kepada DJP.

"Pilihannya hanya dua, ikuti atau abaikan amnesti pajak, jangan simpan uang di bawah bantal seumur hidup. Diharapkan program ini dapat meningkatkan target rasio pajak tanpa harus meningkatkan tarif pajak demi perbaikan sistem perpajakan," papar Sultan HB X.  

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP, Hestu Yoga Saksama mengatakan amnesti pajak  merupakan formula dan terobosan yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia bergerak. Tujuan amnesti pajak bukan dalam konteks penerimaan pajak semata tetapi untuk meningkatkan perekonomian sampai membuat basis perpajakan sehingga kapasitas fiskal akan lebih tinggi.

"Pajak kita stagnan dengan kepatuhan WNI kita sendiri belum cukup dan masih rendah. Idealnya rasio perpajakan kita 15 persen dengan nominal Rp 1.500 triliun, namun nyatanya rasio perpajakan nasional baru mencapai 11 persen dengan nominal Rp 1060 triliun pada 2015 lalu," tutur Hestu. (R-4)

BERITA REKOMENDASI