Surat ‘Terusan’ Fadli Zon, Fraksi PPP Lapor ke MKD

SLEMAN, KRJOGJA.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kembali membuat langkah mengagetkan dengan menandatangani surat yang disebut 'terusan' aspirasi Setya Novanto yang meminta penundaan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena masih menjalani proses sidang praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi E-KTP. Berbagai sikap kontra pun muncul dari dalam DPR terkait surat tersebut termasuk salah satunya dari Fraksi PPP.

Ketua DPP PPP Muchammad Romahurmusiy kepada wartawan ditemui di kampus Pascasarjana UGM Jumat (15/9/2017) mengaku bahwa surat terusan yang ditandatangani Fadli Zon tersebut bukan mewakili DPR karena tak pernah dibicarakan melalui tahapan sesuai ketentuan di lingkungan DPR. Hal tersebut membuat Fraksi PPP keberatan dan bersiap melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menanyakan pada yang bersangkutan.

"PPP jelas keberatan apabila mengatasnamakan DPR, kemudian apabila mengatasnamakan membela rakyat, maka berapa yang telah ditangguhkan pemeriksaannya oleh Fadli Zon seperti yang dilakukan pada Setya Novanto ini. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi serius dan akan kami sampaikan keberatan resmi melalui MKD," ungkapnya.

PPP menurut Rommy memandang surat yang ditandatangani Fadli Zon tersebut secara faktual merupakan tindakan yang dilakukan untuk menunda proses pelaksanaan penegakam hukum di Indonesia. "Konsekuensinya kemudian akan banyak komponen rakyat meminta hal yang sama apabila mengalami masalah hukum dan penegakan hukum di Indonesia bakal terhambat, hal ini juga perlu jadi pertimbangan," sambungnya.

Dalam surat yang disampaikan Biro Pimpinan Sekjen DPR RI langsung ke KPK tersebut, dijelaskan permintaan penundaan penyidikan Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan korupsi E-KTP karena yang bersangkutan sedang menjalani sidang praperadilan. DPR meminta KPK mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berjalan.

Sebelumnya, Fadli Zon mengaku surat Setya Novanto tersebut merupakan hak sebagai masyarakat dan warga negara biasa. Hal tersebut dinilai wajar sebab telah banyak masyarakat yang mengadukan hal serupa ke DPR RI untuk kemudian diteruskan ke lembaga yang dituju. (Fxh)

PPP

BERITA REKOMENDASI