Tahun Pemilu, Dana Desa Tak Boleh ‘Bermuatan’ Politis

SLEMAN, KRJOGJA.com – Kejaksaan Agung RI siap mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa tahun 2019 yang berjumlah Rp 70 triliun. Langkah pencegahan diutamakan untuk mengantisipasi penyalahgunaan penggunaan dana untuk 74 ribu desa di seluruh Indonesia oleh aparatur desa. 

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI Djan S Maringka SH menjelaskan di tahun politik seperti saat ini, dana desa yang seharusnya diberikan merata pada 74 ribu desa cukup rentan disalahgunakan. Menurut dia, masyarakat kadang masih salah mengartikan bahwa dana desa adalah kebaikan dari kepala daerah yang membuat warga masyarakat desa harus memilih pihak tersebut. 

“Jangan sampai didistribusi pada kepala desa pendukung kepala daerah, karena masyarakat menilai dana desa ini kebaikan dari pimpinan daerah. Ini peran jaksa di sini untuk memastikan hal tersebut. Harapannya bisa bersinergi agar pendistribusian dan pemanfaatan dana desa bisa maksimal dan tepat sasaran,” ungkapnya usai pembukaan Rapat Pengawasan Pendistribusian dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019 di Indoluxe Hotel Rabu (13/2/2019) malam. 

Dana desa menurut Djan merupakan program pemerintah pusat untuk seluruh desa di Indonesia agar memiliki kemandirian dan mampu memajukan masyarakat. Namun begitu iklim jelang pemilu menurut Djan mungkin membuat berbagai hal seputar dana desa bisa dimaknai secara politis. 

“Kita harus mendukung bersama forum pengawasan distrbusi serta pemanfaatan dana desa inibbisa kita manfaatkan agar bisa berjalan baik sesuai apa yang kita inginkan bersama. Kita tak bisa berjalan sendiri-sendiri dan bangun sinergi untuk NKRI. Berbeda pilihan itu wajar tidak masalah,” sambungnya. 

Sementara gelontoran dana desa hingga akhir 2019 nanti bakal mencapai angka Rp 257 trilyun yang dimanfaatkan untuk 74 ribu lebih desa di seluruh Indonesia. Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan telah banyak perubahan wajah pedesaan yang signifikan diantaranya pembangunan jalan desa, BUMDes, hingga fasilitas desa seperti lapangan sepakbola berstandar yang ternyata mampu mendongkrak ekonomi desa. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI