Tak Kuat Tanggung Premi, Peserta BPJS Mandiri Pilih Mundur

Editor: KRjogja/Gus

SLEMAN, KRJOGJA.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman berencana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 31 miliar untuk mengkaver iuran kenaikan BPJS program Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2020 mendatang. Sementara itu peserta BPJS mandiri mengaku keberatan dengan kenaikan besaran iuran BPJS meskipun kelas 3 hanya naik sekitar 65 persen.

Salah satu peserta BPJS Mandiri kelas 3, Abdulrahman (39) warga Caturtunggal Depok Sleman mengeluhkan kenaikan iur BPJS sangat memberatkan bagi peserta mandiri. "Meski naik, sebisa mungkin tetap terus ikut karena saya khawatir ancaman pemerintah jika tidak ikut BPJS atau berhenti akan dipersulit tidak bisa mengurus pajak kendaraan, mengurus akta tanah dan sebagainya. Kalau kedepan naik lagi dan jumlahnya besar tidak tahu apakah ikut atau tidak. Sebelumnya membayar BPJS kelas 3 Rp 25.500/orang, berdua dengan istri jadi Rp 51.000. Sekarang naik lumayan besar jadi Rp 42.000/orang. Berdua dengan istri Rp 84.000/orang. Kalau sudah premi diatas Rp 100 ribu sepertinya mundur saja," urainya.

Supriyanto (43) warga kawasan Wedomartani Ngemplak juga mengaku keberatan menjadi peserta BPJS mandiri meskipun kelas 3. Ia, istri dan dua orang anak harus mengeluarkan lebih dari Rp 150.000/bulan untuk membayar premi. "Tidak semua orang miskin terkaver fasilitas  gakin," tambahnya.

Berita terkait:
BPJS Naik, Dinkes Sleman Ajukan Tambahan Anggaran

Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Khusus dan Penjaminan Kesehatan Dinkes Sleman, Agus Triono, ST menambahkan merujuk data dari Dinas Sosial Sleman, sebanyak 104 ribu jiwa warga Sleman telah menjadi peserta BPJS kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang pembayaran premi tiap bulan ditanggung oleh Pemkab Sleman melalui Dinkes. Ditambahkannya, 104 ribu jiwa warga yang masuk ke BPJS PBI merupakan warga miskin yang dijamin dengan SK Bupati dengan verifikasi dari Dinsos terkait.

"Untuk verifikasi peserta BPJS PBI dilakukan setahun sekali. Dengan SK Bupati seseorang dapat digeser tidak terdaftar lagi karena dianggap sudah mampu. Selanjutnya kuota untuk warga yang masih rentan miskin dan miskin," tambahnya.

Sementara dua penyakit yang terbanyak dikeluhkan menyedot anggaran besar dalam BPJS yakni penyakit kanker dan jantung. (Aje)

 

BERITA REKOMENDASI