Tak Setuju Revisi UU KPK, 30 Pukat Se-Indonesia Surati Jokowi

Editor: KRjogja/Gus

SLEMAN, KRJOGJA.com – 30 Pusat Kajian Hukum dan Antikorupsi (Pukat) dari perguruan tinggi seluruh Indonesia Rabu (11/9/2019) siang berkumpul di kantor Pukat UGM. Mereka menyerukan sikap penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) KPK sekaligus mengirimkan surat tersebut pada Presiden Joko Widodo.

 

Peneliti Pukat UGM Oce Madril mengungkap pegiat anti korupsi dari seluruh Indonesia satu suara menolak revisi UU KPK. Menurut dia banyak kecacatan secara prosedural di mana tiba-tiba masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan pasal-pasal yang seluruhnya melemahkan kewenangan KPK.

“Tanggal 5 September kemarin disetujui dibahas masuk dalam Prolegnas. Kami konsolidasi seluruh pusat kajian hukum dan antikorupsi menolak revisi tersebut. Kami kirimkan pernyataan sikap ini pada presiden. Karena sekarang tinggal bagaimana presiden menanggapi usulan revisi itu. Beredar kabar presiden kirimkan Surat Presiden (Surpres) untuk dibahas RUU KPK dan kami ada harapan presiden mengurungkan niat itu,” tandas Madril.

Bila benar, adanya Surpres tersebut para peneliti khawatir bawasanya presiden tak benar-benar mencermati usulan revisi oleh DPR tersebut. “Dalam revisi ini sangat sulit untuk menemukan pasal yang memperkuat KPK justru semuanya melumpuhkan KPK dan membuat tidak punya independensi,” tandas dia.

Prof Sigit Riyanto, Dekan Fakultas Hukum UGM menambahkan revisi UU KPK bertolak belakang dengan upaya pemaksimalan penegakan kasus korupsi di Indonesia. “Di negara lain, usaha penegakan anti korupsi juga melakukan upaya sama bahkan jauh lebih dahsyat dan dahulu seperti Singapura, Korea, Inggris juga sudah jauh lebih dahulu. Hasilnya mereka kompetitif dan maju di tingkat global. Harapan kita bangsa ini juga demikian bukan malah merevisi perundangan KPK,” tandas dia.

Sementara Dr Lukas Ispandriarno, pegiat anti korupsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta turut mempertanyakan mengapa DPR melakukan agenda revisi yang terkesan tiba-tiba dan seolah seperti siluman. “Apakah karena kalah kerjanya dengan KPK? Kita tahu orang DPR sudah berapa saja yang ditangkap KPK. Sudah dibuktikan KPK bekerja dengan baik di tengah keterbatasannya. Kami meminta presiden untuk bertindak tegas dan berani terkait RUU ini,” tegasnya.

Agus Raharjo, Ketua KPK yang hadir dalam pernyataan sikap tersebut mengaku apa yang disampaikan para pegiat antikorupsi dari 30 pukat di seluruh Indonesia. KPK menurut dia juga telah melayangkan penolakan terhadap revisi UU tersebut.

“Bagi saya revisi ini sesuatu mengejutkan karena tak ada kabarnya, senyap tiba-tiba ada usulan keluarnya RUU Revisi UU KPK. Kami sudah sampaikan menolak adanya revisi berdasar banyak pertimbangan yakni membuat UU tak ada tenggat waktunya seperti itu dan bertentangan dengan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Kalau ingin memperkuat maka tanya di dalam, apa sih yang belum maksimal. Ini tanpa ditanya langsung mau dibuat revisinya. Pada DPR yang akan dilantik ini kami akan berikan masukan hal ini,” tandas Agus. (Fxh)

 

 

BERITA REKOMENDASI