Tanah Dikuasai Orang Lain, Layangkan Gugatan Dianggap Cacat Formil

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Septi Nurawati (40) warga Dusun Medari Cilik RT 1 RW 17 Caturharjo Sleman menuntut keadilan setelah tanah yang dimilikinya malah dikuasai orang lain. Padahal sertifikat tanah seluas 1.044 meter tersebut jelas-jelas milik dan atasnamanya sendiri yang dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik (SHM) nomor 03946/Caturharjo.

Septi menegaskan dirinya merupakan pemilik atas sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen dan terdapat sebanyak 3 unit bangunan kios yang dimanfaatkan untuk berjualan yang terletak di Dusun Medari Cilik RT 1 RW 17 Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman. Tanah itu ia beli dari tergugat 1 dengan akta jual beli yang bernomor 124/2021 tanggal 23 Desember 2017 yang dibuat dihadapan turut tergugat 1 selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah di Sleman.

Akan tetapi, didapati bahwa sebagian tanah pekarangan yakni seluas lebih kurang 100 meter persegi beserta bangunan kios justeru dikuasai oleh tergugat II yang dimanfaatkan untuk berjualan makanan ternak hingga gugatan diputus. Tergugat II menempati tanpa izin dan tidak sewa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.

Atas dasar itulah akhirnya Septi melayangkan guguatan perdata di PN Sleman. Namun gagatan dengan nomor perkara 105/Pdt.G/2021/PN Smn itu oleh majelis hakim yang mememeriksa perkara diputus niet ontvankelijke verklaard (NO) atau hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

“Ya sangat kecewa dengan putusan NO tersebut. Melalui kuasa hukum bukti-bukti telah kami sampaikan dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang kami hadirkan dipersidangan untuk menguatkan gugatan,”kata Septi di Sleman, Kamis (18/11/2021).

Sepri berharap keadilan dapat berpihak kepadanya. Ia menegaskan sebodang tanah tersebut ia beli dengan pengorbanan dan kucuran keringat, namun kini dengan seenaknya justru dikuasai oleh orang lain.

Dalam gugatan, Septi didampingi tim kuasa hukum yang terdiri Joko Pitono SH, Dr M Rohmidhi Srikusuma SH MH dan Ika Rachmawati Diahpitosari SH. Kuasa hukum hargai putusan majelis hakim, namun mereka mempertanyakan terkait Zona Integritas (ZI) menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

Menurut Rohmidi pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal ini tidak merugikan kliennya sehingga tidak dimasukkan ke dalam turut tergugat. “Kenapa kami harus menarik BPN sebagai turut tergugat? Semua persyaratan telah terpenuhi dan bukti SHM kami sudah disahkan BPN, tidak ada sertifikat ganda,”tandasnya.

Sementara itu Humas PN Sleman, Cahyono SH MH menerangkan perkara gugatan yang teregister dalam perkara bernomor 105/Pdt.G/2021/PN Smn telah diputus pada Senin 15 November 2021. Sidang tersebut diketuai Hakim Siwi Rumbar Wigati SH dan Hakim anggota terdiri Ira Wati SH MKn dan Anita Silitonga SH MH dibantu oleh Panitera Pengganti Joko Hariwahyuno SH.

“Amarnya, mengadili menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 2.680.000,” katanya.

Dijelaskannya, putusan NO lantaran tidak dilibatkanya pihak BPN. Ia juga mengatakan jika penggugat merasa belum puas dengan putusan bisa dilakukan upaya hukum banding. (Van)

BERITA REKOMENDASI