Tanpa Kontrak dan Jaminan, Pemerintah Perlu Bantu Pekerja Informal

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Jumlah pekerja informal tanpa ikatan kontrak dan tidak ikut dalam program BPJS mencapai 74 juta di Indonesia. Namun sayangnya mereka belum tersentuh bantuan subsidi gaji dari pemerintah.

Pakar Kebijakan Publik UGM, Prof Wahyudi Kumorotomo menyebut program bantuan subsidi gaji dari pemerintah merupakan upaya mencegah resesi ekonomi lebih dalam. Namun, sangat disayangkan lantaran bantuan tersebut hanya menyentuh pekerja sektor formal dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta perbulan serta terdaftar aktif program BPJS Ketenagakerjaan.

“Mereka yang tidak punya ikatan kontrak, tidak diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak mendapat jaminan apapun dari perusahaan perlu diperhatikan. Wabah ini mengakibatkan banyak pekerja informal yang penghasilannya menurun,” ungkapnya, Jumat (04/09/2020).

Pemerintah menurut Wahyudi harus memperhatikan pekerja sektor informal ini. Beberapa bentuk bantuan bisa diimplementasikan seperti jaring pengaman sosial atau bantuan padat karya yang sasarannya tepat.

“Pemerintah perlu menemukan program alternatif untuk pekerja informal ini. Kemudian penyaluran danannya juga harus tepat. Koordinasi dari pusat ke daerah juga harus lebih baik agar tak terjadi tumpang tindih data,” imbuhnya lagi.

Ketepatan data juga sangat penting untuk memastikan kelayakan penerima. Jamhan sampai justru memperlebar jurang antara masyarakat kaya dan miskin.

“Jangan sampai juga justru menambah defisit APBN karena sasaran yang tidak tepat. Harus ada bantuan untuk pekerja informal namun sekali lagi harus tepat sasaran, misalnya yang paling terdampak yakni pariwisata, manufaktur dan beberapa sektor lainnya,” pungkasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI