Tarif Layanan Kesehatan Puskesmas di Sleman Naik

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Sejak 6 Februari kemarin, tarif layanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Sleman mengalami kenaikan. Tarif baru layanan kesehatan ini berlaku bagi warga yang tidak mempunyai BPJS faskes 1 Puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dr Joko Hastaryo mengatakan, perubahan tarif ini sesuai Perbup No 29.1 tahun 2019 yang mulai diundangkan per 6 Agustus 2019 lalu. Kemudian Perbup ini mulai berlaku efektif enam bulan setelah diundangkan atau mulai tanggal 6 Februari.

“Kenaikan tarif baru ini beragam, tergantung pelayanan kesehatannya. Misalnya rawat jalan umum yang semula Rp 5.000 menjadi Rp 23.000. Surat keterangan dokter saat ini tarifnya sebesar Rp 20.000. Warga yang akan memeriksa kesehatannya dan tidak mempunyai BPJS faskes 1 Puskesmas untuk bisa menyesuaikan tarif tersebut,” terang Joko.

Kepala Seksi Registrasi dan Mutu Pelayanan Dinkes Sleman Tunggul Birowo mengungkapkan, kenaikan tarif dalam peraturan bupati lama tentang tarif puskesmas tahun 2012, dianggap perlu penyesuaian dengan kondisi saat ini. Beberapa item harga bahan medis habis pakai juga mengalami penyesuaian.

“Apalagi 25 puskesmas di Sleman juga sudah melaksanakan reakreditasi. Sehingga kualitas layanan diharapkan jadi meningkat,” imbuh Tunggul.

Saat ini dari total penduduk Sleman, masih ada 10 persen yang belum mengikuti KIS/BPJS Kesehatan. Padahal jika warga terdaftar dalam KIS, pelayanan di Puskesmas diperoleh secara gratis. “Masyarakat dapat mendaftar dan mendapatkan manfaat dari BPJS Kesehatan atau KIS,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Puskesmas Moyudan Desi Arijadi mengungkapkan, pihaknya sudah menerapkan tarif baru dan sosialisasi terkait kenaikan tarif sudah diberikan jauh-jauh hari sebelumnya. Terkait kenaikan tarif baru ini, pihak Puskesmas belum menerima komplain dari masyarakat.

Dalam pertemuan lintas sektor, sudah disampaikam kenaikan tarif ini. Termasuk memasang pengumuman di kasir, di loket pendaftaran termasuk mengunggah di Instagram, serta kader-kader kesehatan.

“Meski ada kenaikan tarif, ada juga program yang digratiskan. Sesuai SK Kepala Dinas Kesehatan, layanan yang digratiskan seperti kunjungan ibu hamil pertama kali,” beber Desi. (Aha)

BERITA REKOMENDASI