Terancam Dicoret Sebagai Peserta Pemilu, Parpol Kebut Susun LADK

SLEMAN, KRJOGJA.com – Jelang masuk masa kampanye, sejumlah partai politik (parpol) mulai mengebut dalam menyusun Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Sanksi tegas berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu 2019 akan diberikan kepada parpol yang tidak menyerahkan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman.

Beberapa partai mengaku belum bisa memprediksi berapa LADK yang akan dilaporkan ke KPU nantinya. Pasalnya DCT juga baru ditetapkan, sehingga mereka belum bisa berandai-andai. 

"Besaran dana kampanye itu relatif. Kita juga masih harus melihat sikon terlebih dahulu. Karena DCT juga baru saja ditetapkan, maka kita akan konsolidasi dengan parpol dan juga caleg," ujat Ketua DPC Haruna Sleman Dzit Khaeroni, Kamis (20/9/2018).

Sampai saat ini, DPC Haruna Sleman juga belum menerima adanya bantuan dana kampanye. Baik dari perorangan maupun lembaga. Karena itu nanti akan dilaporkan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). "Yang pasti kita ngebut dalam tiga hari ini. Terutama LADK, karena sanksinya berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu 2019," jelasnya.

Senada diungkapkan Ketua DPC Demokrat Sleman Sarjono. Partainya saat ini masih dalam proses penyusunan LADK. Mengingat DCT juga baru saja ditetapkan, otomatis dari Demokrat juga terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan internal partai dan juga caleg.

"Ini masih dalam proses penyusunan LADK. Kami optimis sebelum batas akhir, LADK sudah bisa kita serahkan ke KPU," ujarnya.

Aturan LADK tersebut tertuang dalam Pasal 338 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Disebutkan, partai menyampaikan LADK maksimal tanggal 23 September 2019 pukul 18.00 WIB. "Jika sampai batas waktu yang ditentukan, parpol tidak juga menyerahkan LADK. Maka sanksinya berupa pembatalan sebagao peserta Pemilu," tegas Ketua KPU Sleman Ahmad Shidqi.(Awh)

BERITA REKOMENDASI