Terkait Sanksi Ahok, Wamenlu: Itu Pelaksanaan Hukum Kita!

SLEMAN, KRJOGJA.com – Pernyataan resmi dari Uni Eropa dan beberapa pihak asing yang menyayangkan hukuman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, ditanggapi Kementerian Luar Negeri secara diplomatis. Wakil Menteri Luar Negeri Dr Abdurrachman Muhammad Fachir menekankan bahwa hal tersebut adalah proses domestik indonesia yang perlu dihormati.

"Sanksi gubernur adalah pelaksanaan hukum kita. Proses domestik negeri kita. Jadi secara bahasa diplomasi, halus, dan resmi kita sampaikan, bahwa Indonesia adalah negara hukum berdaulat," ungkapnya dalam Press Conference Digital Diplomacy CFDS, di FISIPOL UGM, Rabu (17/05/2017).

Fachir kemudian menekankan bahwa semua orang memiliki hak untuk berkomentar atas suatu fenomena. "Tapi berkomentar atas proses hukum ke negara lain, itu kembali ke norma universal. Bahwa itu hukum Indonesia dan memang itu pelaksanaannya," ujarnya.

Walaupun demikian, Fachir menekankan bahwa bukan berarti yang terjadi saat ini adalah negara asing mengintervensi Indonesia. Negara sahabat pada umumnya mengapresiasi keberhasilan Indonesia menjaga harmoni dan mencegah konflik fisik di tengah tantangan kebhinekaan. Yang ditunjukkan dengan berlangsungnya aksi-aksi yang ada secara damai dan nirkekerasan.

Dari hal tersebut, Kementerian Luar Negeri juga berkomitmen untuk mempromosikan bahwa keberagaman dan demokrasi adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dan toleransi serta kebhinekaan yang seiring waktu mengalami tantangan tersebut akan selalu dirawat dengan baik.

"Kebhinekaan kita itulah yang selalu kita promosikan dan respon apresiasinya cukup positif. Salah satu diplomasi publik kita juga mengenalkan dialog lintas agama dan promosi nilai demokrasi. Dan ini kelebihan kita walau perjalanan kebhinekaan itu penuh ujian. Merawat keberagaman yang given melalui toleransi," pungkasnya. (MG-21)

 

BERITA REKOMENDASI