Tokoh Senior Desak Jokowi-Prabowo Pulangkan Habib Rizieq

SLEMAN, KRJOGJA.com – Sejumlan tokoh senior menyebut jika para elite politik ingin rekonsiliasi untuk menciptakan suasana sejuk usai Pilpres 2019, seharusnya pemerintah segera memulangkan Habib Rizieq. 

Hadir dalam 'Pertemuan Pecel Lele' tokoh PPP Solo Mudrik Sangidu, tokoh PPP Khittah DIY M Syukri Fadhloli, tokoh Tionghoa Lius Sungkharisma dan sejumlah tokoh agama serta ormas lainnya. 

"Acara ini untuk merespon pertemuan antara Jokowi-Prabowo di MRT, pertemuan 'Nasi Goreng' Megawati-Prabowo, dan pertemuan antar elite politik nasional di Jakarta," kata Ketua Majelis Syuro PBB, MS Kaban, kepada wartawan, Rabu (31/07/19).

Melalui Gerakan 'Poros Yogya-Solo-Jakarta', pihaknya meminta Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto segera memulangkan Habib Rizieq ke Indonesia. Terlebih lagi setelah pertemuan keduanya di MRT beberapa waktu lalu. " Pak Jokowi dan pak Prabowo sebagai sosok yang harus bertanggung jawab untuk bisa memulangkan Habib Rizieq," ucapnya.

Sementara itu, menurut tokoh Tiongkoa Luis Sungkharisma menyebut, siapapun Pemimpinya, tidak ada alasan untuk tidak membawa pulang kembali Habib ke Indonesia.

"Habib sudah wajib dikembalikan, tidak ada alasan. Ingat Ijtima' Ulama 2 butir 16 saya masih ingat, kalau Pak Prabowo menang akan jemput, terus kalau kalah nggak jemput? Ya tetap harus jemput," tuturnya.

Hal lain juga diungkapkan Mudrik Sangidu, selain tanggung jawab Jokowi, Prabowo juga dinilai memiliki kewajiban moral memulangkan Habib Rizieq. 

"Mestinya Pak Prabowo punya pemikiran harus jemput Habib Rizieq, menjadi kewajiban moral untuk membawa pulang Pak Habib Rizieq ke Indonesia," tegasnya.

Gerakan ini bagi mereka merupakan inisiatif bersama yang bersepakat bahwa untuk memperbaiki bangsa adalah dengan gerakan moral. Rencananya akan ada pertemuan lanjutan di Solo.

"Jangan menilai kalau ini makar ( kegaduhan). Ini adalah gerakan moral dalam rangka cinta kita kepada NKRI. Kita harus bela rakyat, kebijakan negara harus berpijak kepada rakyat. Kebijakan bangsa semakin jauh dari cita-cita proklamasi bangsa, harus dikembalikan ke porosnya, prinsip kaidah UUD 45 dan Pancasila," pungkasnya. (Ive)

BERITA REKOMENDASI