Tunggu Perda, Tahapan Pemilihan Dukuh Dihentikan

Editor: KRjogja/Gus

SLEMAN (KRjogja.com) – Pemkab Sleman mengeluarkan surat edaran tentang proses pemilihan dukuh. Dalam surat edaran, bagi pemerintah desa yang melaksanakan proses pemilihan dukuh yang tahapan pemungutan suara bulan September agar dilaksanakan sesuai perundang-undangan berlaku. Namun bagi desa yang proses pemungutan suara setelah September, tahapan pemilihan dukuh agar dihentikan dan menunggu perda yang baru.

Plt Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Jazim Sumirat SH MSi menjelaskan, surat edaran ini berkaitan masih dilaksanakan pembahasan raperda tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Untuk itu bagi desa yang melakukan pemungutan suara bulan ini, tetap mengacu Perda No 5 tahun 2010 tentang pengangkatan dan pemberhentian dukuh.

"Tapi untuk pemungutan suara setelah September 2016, semua proses pemilihan dukuh agar dihentikan. Tahapan selanjutnya akan menunggu pembahasan perda selesai, " kata Jazim, Rabu (14/9).

Dikatakan, pemberhentian tahapan pemilihan dukuh ini agar pemungutan suara setelah September mengacu pada perda yang baru. Jika tidak diberhentikan dan masih mengacu pada perda yang lama, dikhawatirkan menimbulkan masalah baru setelah pemilihan.

"Kami menghormati proses pembahasan perda di  dewan dulu. Nanti untuk pemungutan suara setelah September diharapkan menggunakan perda yang baru, " terangnya.

Terpisah Ketua Paguyuban Dukuh se-Sleman Sukiman menyayangkan adanya surat pemberitahuan penghentian tahapan pemilihan dukuh bagi desa yang pemungutan suaranya setelah September. Seharusnya kalau perda yang baru belum ditetapkan, tahapan pemilihan tidak perlu dihentikan.

"Dasar untuk memberhentikan tahapan tidak kuat, kecuali sudah ada perda yang baru. Kalau memang belum ditetapkan, ya seharusnya tetap menggunakan aturan yang lama. Jika diberhentikan, nanti akan ada kefakuman jabatan dukuh, " tegasnya. (Sni)

 

BERITA REKOMENDASI