Ulama – Tokoh Masyarakat Silaturahmi, Negara Diminta Lindungan Hak Warga

SLEMAN, KRJOGJA.com – Sebagai ajang menyambung silaturahmi, para tokoh ulama dan tokoh masyarakat mengadakan pertemuan di Rumah Makan Bale Ayu Jombor Mlati Sleman, Rabu (31/7/2019). Disitu, para tokoh ulama dan masyarakat juga membicarakan tentang persoalan bangsa pasca Pemilu 2019 yang lalu. 

"Kami disini untuk berdiskusi bersama. Tentu agar persoalan bangsa bisa diselesaikan dengan baik. Karena itu kami ingin mengingatkan segenap elit politik untuk melaksanakan tugas dan kepemimpinan yang tidak menyimpang pada UUD 1945," terang Syukri Fadloni (sesepuh FUI DIY) saat memberikan keterangan pers.

Lebih jauh, Syukri berharap agar negara benar-benar melindungi hak-hak warganya. Terlebih karena ada beberapa persoalan hukum yang melibatkan pihak luar pemerintah sehingga membuat retaknya ikatan bangsa. Apalagi menyangkut persoalan yang menimpa salah satu warga negara yakni Habib Rizieq Shihab (HRS).

"Kami ingin tegaknya hukum Indonesia yang benar. Apalagi ada tokoh ulama yang dipersekusi. Karenanya, kami meminta negara mengembalikan HRS ke Indonesia. Sudah sepantasnya pemerintah melindungi hak-haknya," tegasnya.

Terkait persoalan pemerintah yang belum juga memperpanjang izin FPI, MS Kaban (Ketua Umum Partai Bulan Bintang) angkat bicara. Menurut Kaban, warga negara akan sangat prihatin jika organisasi yang melaksanakan amanat UU tidak diperpanjang izinnya. Padahal, organisasi ini sangat aktif membantu masyarakat.

"Saya prihatin karena presiden terperangkap isu seakan FPI itu sesuatu yang mengancam. Organisasi ini banyak berbuat baik tapi kenapa dianggap sebagai ancaman. Contohnya, jika ada permasalahan sosial tetapi aparat penegak hukum tidak bisa bertindak, maka FPI yang akan bertindak. Harusnya, persatuan Indonesia ini tanpa sekat," imbuhnya.

Hadir pula tokoh masyarakat seperti Mudrik Sangidu (tokoh Solo-Jateng) dan Lius Sungkharisma (tokoh/aktivis sosial berdarah Tionghoa-Indonesia). Disitu, mereka berdua juga satu persepsi bahwa negara harus memberikan hak-haknya pada warga negara khususnya HRS.

Begitu pula tentang FPI, mereka berpandangan bahwa membubarkan FPI adalah bentuk kejahatan. Untuk itulah perlu ada gerakan atau wadah yang bisa memperjuangkan hak-hak warga negara dalam bidang ekonomi, politik dan hukum. Diharapkan pula dari silaturahmi ini mampu memantik gerakan nasional untuk kembali ke UUD agar dapat meluruskan kehidupan bangsa yang dianggap sudah menyimpang.(Adk)

BERITA REKOMENDASI