Verifikasi Rumah Ibadat di Sleman, Upaya Minimalisir Konflik

SLEMAN, KRJOGJA.com – Pendirian rumah ibadat harus mengantongi izin dari beberapa pihak. Sementara syarat mutlak pendirian rumah ibadat yakni memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12.2 tahun 2019 tentang izin pendirian bangunan, tempat ibadat dan rumah ibadat di Sleman, dilakukan verifikasi rumah ibadat. Adapun verifikasi ini penting dilakukan sebagai upaya meminimalisir konflik yang rentan terjadi di masyarakat. 

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sleman, H Wiratno,SE,MM, Minggu (3/11/2019) menuturkan dispensasi pendirian rumah ibadat syarat mutlak adalah IMB. Sementara untuk mendirikan rumah ibadat harus memiliki izin lengkap yakni Kemenag, FKUB, Bupati dan masyarakat sekitar. 

"Warga harus bisa membedakan rumah ibadat dan tempat ibadat. Mendirikan masjid, gereja, vihara, pura harus ada izin lengkap. Sementara kalau mendirikan musala, langgar, kapel, sanggar dan sebagainya hanya diperlukan IMB. Izin pendirian rumah ibadat harus ada 3 rekomendasi utama yakni FKUB, Kemenag dan Bupati," urainya.

Ditambahkannya pendirian rumah ibadat rentan bermasalah di antaranya terkait perizinan, perbedaan pemahaman dan faktor lain.
Ditambahkannya, sesuai dengan aturan, rumah ibadat yang berdiri diatas tanah kas desa , tanah Pemerintah Desa (PD) ataupun Sultan Ground (SG) tetap harus ada tanda bukti kerelaan dari desa dan kekancingan bagi tanah SG.

"Untuk rumah ibadat yang dibangun diatas tanah kas desa harus membuat surat pernyataan kerelaan bahwa tanah kas desa direlakan untuk menjadi rumah ibadat. Jika wakaf, sertifikat milik pribadi, pemilik surat pernyataan mewakafkan, kerelaan tanahnya dijadikan bangunan rumah ibadat. Sementara untuk tanah berstatus SG memang harus ada kekancingan," tambahnya. 

Adapun dari FKUB memberikan kelonggaran dalam verifikasi adalah rumah ibadat yang sudah berdiri sebelum SKB turun. "Logikanya tidak mungkin diminta kembali jika itu tanah SG atau berstatus milik PD. Jadi jangan khawatir," tambahnya. 

Tim FKUB dan Kemenag imbuhnya, telah melakukan verifkasi 1.000 rumah ibadat. Dari hasil verifikasi ini ada beberapa yang dikembalikan berkasnya ke KUA dan dilimpahkan ke penyuluh lapangan untuk diminta kejelasan. 

"Sering juga kami temui  di lapangan masjid bentuknya kecil tetapi surau, musala bahkan langgar lebih besar dari masjid," tambahnya.

Kepala Kemenag Sleman, Drs. H. Sa'ban Nuroni, MA menambahkan perlunya pemahaman terkait pendirian tempat ibadah agar tidak terjadi konflik dan semua pihak tahu perannya masing-masing. 

"Penguatan kebersamaan dalam keberagaman adalah kuncinya. Kita harus memilih dan memilah agar kita bisa hidup berdampingan dengan menerapkan tri kerukunan umat beragama," tambahnya. (Aje)

BERITA REKOMENDASI