Warga Pakem ‘Curhat’ Kerap Ikut Diteror Tagihan Pinjol Meski Tak Ikut Meminjam

Editor: Agus Sigit

SLEMAN, KRJOGJA.com –  Puluhan warga Kecamatan Pakem berkumpul di Kantor Kapanewon Pakem, Sabtu (23/7/2022) siang. Mereka berdialog bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), praktisi hukum LBH dan RM Wibisono untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pinjaman online (pinjol) ilegal yang belakangan ini merebak luas.

Dialog antara warga dengan narasumber salah satunya Retno Susanti, Praktisi Hukum asal Yogyakarta yang juga aktivis literasi keuangan berjalan cukup menarik. Salah satu warga sempat menanyakan perihal nomor hpnya yang kerap mendapat pesan berisi tagihan pinjol rekan atau padahal tidak pernah ikut meminjam dan mengijinkan nomornya untuk diakses.

Retno yang juga Direktur LBH Keadilan Semesta Yogyakarta pun mengamini bahwa pinjol ilegal sangat bisa mengakses data pribadi peminjam yang ada di handphone. Hal inilah yang kerap membuat masyarakat tidak nyaman ketika tiba-tiba muncul pesan tagihan-tagihan orang yang dikenal.

“Inilah mengapa saudara, rekan kerja, tetangga tahu kalau kita punya hutang karena penagihan pinjol bisa mengambil data. Kalau bisa jangan menyimpan barang-barang rahasia di handphone karena bisa diambil. Ini ketika kita meminjam dari pinjol ilegal. Data pribadi kita bisa dengan mudah disebarkan ke orang lain,” ungkapnya di depan peserta.

Retno juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati ketika meminjam uang dari pinjol. Pastikan platform pinjol terdaftar resmi di OJK dengan mengakses website OJK atau mengubungi whatsapp 081157157157.

“Kita boleh pinjol tapi harus berhati-hati. Kalau kepepet boleh asalkan yang legal ya. Anak-anak kost biasanya mengandalkan pinjol karena mudah dan cepat. Misal kiriman dari orangtua lama biasanya pinjam online dulu. Tapi hati-hati dan memperhitungkan resikonya ya,” ungkapnya lagi.

Sementara terkait munculnya pernyataan beberapa tokoh hukum terkait pinjaman dari pinjol ilegal yang tak perlu dibayarkan apabila masyarakat merasa tak merasa meminjam namun mendapat tagihan dengan tanpa etika, Retno menyampaikan, tidak ada dasar hukum pidana yang bisa menjerat masyarakat itu.

“Kalau terkait pinjol ini hukumnya perdata, jadi tidak bisa dipidanakan. Maka ya bisa saja dibiarkan saja, tidak usah dibayar. Namun sekali lagi, sebelum mengakses pinjol ini kita harus lebih berhati-hati dan waspada,” pungkas dia. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI