Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok, Dosen Tata Negara UIN Sebut Ada Kekuatan Asing Mengendalikan

Editor: Ary B Prass

YOGYA, KRJOGJA.com – Buruh rokok dan petani tembakau menggelar diskusi bertema Penghancuran Ekosistem Pertembakauan di Balik Regulasi Cukai Hasil Tembakau di Indonesia, Senin (4/10/2021). Beberapa pembicara hadir seperti KH Jadul Maula, Budayawan NU, Arif Kurnia Rahman, Dosen Sosiologis UP 45, Gugun El Guyanie, Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga Sudarto Ketua FSP RTMM-SPSI.

KU Jadul Maula menjelaskan rokok kretek dengan tembakau merupakan bagian dari tradisi Indonesia. Sejak masa lampau, bahkan kretek digunakan untuk alat diplomasi perjuangan juga menjadi salah satu alasan bangsa asing datang ke Indonesia.

Gugun El Guyanie juga menyampaikan materi menarik dalam perbincangan tersebut terkait adanya intervensi asing dalam kebijakan kenaikan cukai rokok tahunan yang kemudian dianggap mengancam ekosistem industri tembakau. Menurut dia, persoalan kenaikan cukai tembakau harus di urai lintas sektor dengan kekompakan ekosistem di dalamnya.

“Selama ini tiap tahun yang pro dan kontra selalu ribut, lalu teman-teman di ekosistem buruh dan petani juga berteriak tapi hanya di permukaan saja. Padahal, ada hal yang harus ditelaah dan diurai bersama karena ada intervensi asing di situ,” ungkapnya.

Gugun mencontohkan, saat ini leading sektor kesehatan memegang pengaruh besar dengan organisasi-organisasi internasional di belakangnya. Tujuan akhirnya, menurut Gugun diarahkan untuk menyudahi ekosistem tembakau di Indonesia.

“Politik hukum pertembakauan itu terpisah-pisah, ada rezim kesehatan, tenaga kerja juga yang berjalan sendiri-sendiri tidak harmonis. Ketika buruh dan industri menolak ini menjadi momen pas, agar pemerintah segera menyadari bahwa kenaikan cukai tiap tahun sangat bertolakbelakang dari sosiologis kita,” ungkapnya lagi.

Industri rokok menurut Gugun merupakan simbol kedaulatan Indonesia dan seharusnya dibahas secara menyeluruh dengan harmonisasi lintas sektor. Kenyataannya menurut dia, ada pertarungan kepentingan pro dan anti tembakau sangat kencang sehingga kebijakan ekosistem tembakau di Indonesia selalu tarik ulur setiap tahun.

“Politik hukum pertembakauan sangat rumit, RUU-nya 10 tahun tidak selesai. Siapapun pemimpin harus diambil ini kebijakannya, agar tidak semakin banyak yang habis ekosistemnya. Ini arah dari kepentingan asing ya ingin membunuh ekosistem, antara cukai, kesehatan, tenaga kerja, perindustrian harus harmonis. Jangan kemudian demo terus setiap tahun tidak menyentuh esensinya,” tandas dia.

BERITA REKOMENDASI