Tarif Parkir Progresif Harus Diimbangi Pelayanan

YOGYA, KRJOGJA.com – Penerapan tarif parkir baru, terutama yang berada di kawasan satu, perlu didukung prasarana memadai. Terutama alat untuk mengukur durasi waktu guna menetapkan tarif progresif. Tanpa didukung peralatan, penerapan tarif progresif dinilai rentan terhadap potensi korupsi.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya Antoinus Fokki Ardiyanto, berharap Pemkot Yogya bisa memberikan contoh bagi pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak swasta. “Penerapan tarif progresif ketika tidak ada alat yang mendukung maka ada potensi korup di situ,” tandasnya, Selasa (21/7/2020).

Sesuai dalam regulasi baru, tarif parkir progresif diterapkan bagi tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir. Hanya, khusus di tepi jalan umum hanya berlaku untuk parkir di kawasan satu atau premium. Sedangkan di tempat khusus parkir berlaku di semua kawasan. Selain tarif progresif, juga terjadi kenaikan tarif dasar untuk dua jam pertama namun hanya di kawasan satu.

Fokki berharap, Pemkot segera menyediakan alat pendukung untuk menerapkan tarif parkir progresif tersebut. Sebelum ada alat hitung yang mendukung, dirinya mengusulkan agar penerapan tarif progresif ditunda terlebih dahulu. “Baik Pemkot maupun pihak pengelola parkir memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastrukturnya. Jangan sampai ada kebocoran retribusi. Kemudian penegakan hukum harus konsisten dan tidak tebang pilih,” katanya.

BERITA REKOMENDASI