Tidak Ada Kontrol Prokes, Pelaku Industri Pariwisata DIY Kritisi Kebijakan

Berbicara industri pariwisata, Bobby menekankan tidak hanya berbicara hanya kabupaten/kota semata tetapi satu DIY, sehingga jika terjadi kesemrawutan dengan banyaknya bus-bus wisata yang menyerbu masuk akan berdampak terhadap image atau citra pariwisata DIY. Untuk itu, perlu adanya integrasi kebijakan kepariwisataan di DIY, tidak mengambil kebijakan sendiri yang dampaknya negatif bagi industri pariwisata DIY secara keseluruhan.

“Paling tidak seharusnya ada koordinasi di tingkat Provinsi, seharusnya Pemda DIY mengkoordinasikan aturan-aturan yang diterapkan di setiap kabupaten/kota dengan melibatkan industri pariwisata. Kami tidak ada acuan yang bisa dipegang karena Pemkab/Pemkot bikin aturan dan berjalan sendiri-sendiri. Yang perlu digaris bawahi adalah dampaknya, kita tidak kondisi kesehatan wisatawan yang masuk itu seperti apa, sudah tervaksin, sudah di tes antigen dan sebagainya. Itu tidak bisa dikontrol karena tidak adanya pengawasan protokol kesehatan,” tandasnya.

Ditambahkannya, pelaku industri pariwisata DIY membutuhkan regulasi yang konsisten, jika ada perubahan kembali lagi sosialisasi yang harus dilakukan. Sehingga pihaknya bisa menyampaikan kepada mitra-mitra pariwisata di luar DIY perihal kebijakan kepariwisataan yang diberlakukan di DIY. Dengan demikian wisatawan yang akan datang ke DIY bisa mempersiapkan diri dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam kebijakan tersebut. ” Mudah-mudahan jangan sampai ada kasus-kasus yang negatif alias penambahan kasus Covid-19 dengan kejadian tersebut, apalagi menjadi penyebab munculnya klaster baru,” tandas Bobby. (Ira)

BERITA REKOMENDASI