Walikota Yogya Sesuaikan Sistem Kerja Pegawai

Kebijakan tersebut sudah dituangkan dalam surat edaran nomor 061/978/SE/2020 tertanggal 26 Maret 2020. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi pegawai di lingkungan Pemkot melainkan juga para guru dan tenaga kependidikan di sekolah sepanjang siswanya melaksanakan pembelajaran dari rumah.

Kendati demikian, kepala ODP wajib memastikan terdapat dua level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor. Pengaturan mekanisme kerja itu pun tidak boleh mengganggu pelayanan persuratan, keamanan, kebersihan dan kebutuhan di masing-masing unit kerja. “Pegawai yang bekerja dari rumah, jika ada kepentingan dinas maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor,” tandasnya.

Sementara itu, seluruh petugas administrasi kependudukan (adminduk) yang ada di tiap kecamatan, sejak Senin (23/3) lalu juga sudah ditarik ke dinas. Seluruh proses adminduk pun diarahkan melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) maupun layanan WhatsApp (WA).

BERITA REKOMENDASI