Wisma Bersejarah di Kaliurang ‘Mangkrak’, Dewan Desak Optimalisasi Aset Daerah

YOGYA, KRJOGJA.com – Wisma Airlangga di kawasan Kaliurang Sleman memiliki sejarah bagi Indonesia lantaran digunakan sebagai lokasi penggagasan Undang-Undang Kehutanan. Namun, kondisinya saat ini tak terawat meski di tahun 2019, Komisi B DPRD DIY menyetujui Rp 1 miliar lebih untuk rehabilitasi bangunan bersejarah tersebut.

Ketua Komisi B, Danang Wahyu Broto mengungkap Wisma Airlangga di Kaliurang merupakan salah satu aset yang belum maksimal pengelolaannya. Padahal, nilai sejarah lokasi tersebut begitu potensial menjadi trigger untuk dikembangkan.

Danang mengungkap di lahan seluas 3000 meter di Wisma Airlangga seharusnya banyak hal yang bisa dimaksimalkan. Potensi wisata edukasi dan sejarah menjadi modal utama yang bisa dimaksimalkan.

“Seharusnya bisa direhabilitasi, nantinya mahasiswa khususnya dari Kehutanan bisa mempelajari banyak hal di sana. Bisa juga melakukan acara-acara kampus di sana, spiritnya bisa didapatkan. Pelajar juga bisa punya destinasi wisata yang edukatif jika ke utara, tidak hanya lava tour atau bersenang-senang saja,” ungkap Danang pada wartawan Rabu (5/2/2020).

Wakil Ketua Komisi B, Dwi Wahyu menambahkan pihaknya sempat kaget lantaran anggaran Rp 1 miliar lebih untuk rehabilitasi Wisma Airlangga dicoret secara sepihak tanpa klarifikasi pada dewan. Alasan lokasi di Kawasan Rawan Bencana (KRB) menurut Dwi tak serta-merta menjadi toleransi wisma tersebut tak dirawat dengan baik.

“Kalau di KRB ya tinggal sekalian saja semuanya, tidak usah ditinggali biar jadi kandang monyet atau gendruwo. Tapi ini esensinya bukan itu, bagaimana aset itu dikelola dengan baik. Tahun 2019 pendapatan setahun hanya Rp 8,7 juta kan untuk menggaji penjaganya saja tidak cukup. Ini kita akan klarifikasi agar aset DIY ini bisa dioptimalkan,” tandas dia.

Dwi mengungkap Wisma Airlangga hanya salah satu diantara banyak aset DIY yang tak terkelola dengan baik. Komisi B pun menurut dia akan mengusulkan adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus mengelola aset daerah.

“Kami akan usulkan BUMD itu khusus menangani satu bidang, kalaupun beberapa itu ya berkaitan. Selain itu juga kami akan usulkan BUMD yang khusus mengelola aset daerah. Ini harus melewati Peraturan Daerah yang akan segera kami tindaklanjuti,” ungkapnya lagi. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI