12 Calon Diseleksi, Masyarakat Agar Beri Masukan

YOGYA, KRJOGJA.com – Keluarnya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dirancang dan dibentuk dengan tujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui beberapa hal. Mulai dari kebijakan publik, program publik, proses pengambilan keputusan publik, hingga alasan pengambilan suatu keputusan publik. Dengan UU tersebut sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.  

Baca Juga: Badan Kehormatan DPRD DIY Bakal Awasi Media Sosial Anggotanya

Dengan demikian dalam pengelolaan badan publik yang baik, dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi berkualitas. 

"Prinsipnya UU ini memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses atas informasi tentang kebijakan publik, termasuk kebijakan pembangunan di daerah, akses atas informasi APBD dan Danais di DIY," ujar Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto, Selasa (29/10/2019).

Eko Suwanto mengatakan, Komisi Informasi DIY adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Termasuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi. 

"Komisi Informasi DIY akan mengakhiri masa tugas, sehingga Pemda DIY lewat Tim Seleksi melaksanakan seleksi tahap pertama. Kita sudah menerima surat dari Pansel yang isinya mengajukan 12 nama, terdiri dua calon wakil Pemerintah Daerah dan 10 calon umum," jelasnya.

Sebanyak 12 calon sudah diumumkan kepada masyarakat. Dengan harapan masyarakat memberikan catatan, masukan untuk bahan penilaian DPRD. Karena dari 12 peserta tersebut akan dirampingkan menjadi lima orang. "Masyarakat diberikan waktu 14 hari kerja terhitung sejak 30 Oktober 2019 untuk memberikan masukan dan catatan," kata Eko. 

Sementara 12 nama yang diajukan ke DPRD DIY untuk dipilih lima Komisioner KI DIY yakni Abu Muchsin, Erniati, Ismuji Wijayanti, M Hisyam, M Nadjib, MJ Komara, Rudy Nurhandoko, Sri Surani, S Winarni, Warsono, Agus Purwanta, YK Nugraha.

Baca Juga: DPRD DIY Janji Lebih Dekat ke Masyarakat

Menurutnya, catatan dan masukan dapat diberikan secara tertulis dan disampaikan ke Komisi A DPRD DIY. Setelah menerima masukan dan catatan dari masyarakat, Komisi A DPRD DIY akan melaksanakan fit and proper test secara terbuka. Tahap berikutnya Komisi A DPRD DIY akan memilih lima orang terbaik untuk diajukan ke Pimpinan DPRD dan dapat dibuatkan surat kepada Gubernur DIY untuk dapat diberikan SK dan dilantik. "Target kami November ini selesai," katanya. 

Selain materi terkait, juga ada penilaian aspek lain dari peserta yakni komitmen peserta kepada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Keistimewaan DIY.(Roy)

BERITA REKOMENDASI