13.944 Bidang Tanah SG Segera Disertifikatkan

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJogja.com – Sebanyak 13.944 bidang tanah Sultan Ground (SG) segera disertifikatkan Hak Milik (SHM) Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Saat ini sudah 7.919 bidang tanah didaftarkan ke BPN, dan hingga 2018 telah terbit 3.766 sertifikat sehingga masih tersisa 4.153 tunggakan yang diharapkan 2019 ini sudah diterbitkan.

"Sertifikasi SG sinergi Dispertaru dan BPN menggunakan dana Keistimewaan. Tahun 2019 ini kita sudah mendaftarkan kembali 2.500 bidang tanah, tahun 2020 kita harapkan sudah bisa melengkapi semua persyaratan, hingga 2021 target 13.944 bidang tanah itu bisa tersertifikasi semua," jelas Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Drs Krido Suprayitno SE MSi, Jumat (29/3) di sela penyerahan  2.033 Sertifikat kepada KGPH Hadiwinoto selaku Penghageng Wahono Sano Kriyo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dalam penyerahan sertifikat yang dihadiri pejabat Kanwil BPN DIY, Kepala BPN Kota Yogya, Bantul, Sleman, Gunungkidul, Penghageng Kraton, Tim Hukum Kraton, Krido menyebutkan 2.033 sertifikat tersebar di DIY meliputi  Kota  Yogyakarta 187 sertiflkat, Kabupaten Bantul  967 sertiflkat, Kabupaten Gunungkidul 601 sertiflkat dan Kabupaten Sleman sejumlah 278 seriflkat. "Sementara SG Kulonprogo sudah diterbitkan 206 sertifikat, sedang PAG 28 sertifikat akan segera diserahkan," jelas Krido.

Krido menyebutkan Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang dilakukan Dipertaru memenuhi amanah UU Keistimewaan Yogya. "Di DIY tidak ada tanah negara adanya tanah kasultanan (SG) dan PAG, inventarisasi dimulai dari tanah-tanah yang digunakan untuk instansi pemerintahan, tanah kas desa, dan lainnya, ada kemungkinan jumlahnya meningkat sesuai temuan tim," katanya.

Namun demikian Krido meminta pihak-pihak terkait, seperti pemilik hotel, pengusaha DIY yang lahannya di atas Sultan Ground tidak perlu resah. "Sebab inventarisasi SG atau PAG ini untuk memudahkan administrasi, dan bisa mengajukan permohonan perpanjangan ke Kraton sebagai pemegang SHM," jelasnya.

Juga warga masyarakat yang telah memiliki SHM yang sah dan legal atas tanah dan rumahnya tidak dipermasalahkan. "Kepemilikan tanah bisa diketahui dari asal-usulnya," tegas Krido.

Sementara Koordinator Tim Hukum Dr KRT Nitinegoro  SH MH yang mendampingi KGPH Hadiwinoto menegaskan proses sertifikasi Tahap pertama ini tidak ada hambatan karena tidak melibatkan pihak ketiga. "Tanah yang disertifikatkan ini belum digunakan, atau yangvdigunakan pemerintahan, perkantoran. Kita belum beranjak ke tanah SG yang dikuasai pihak ketiga, yang mudah-mudah dulu kita inventaris, jadi jelas nanti jumlahnya meningkat," ucap KRT Nitinegoro atau Achiel Suyanto berharap proses berjalan tanpa gejolak. 

Menurut Achiel, Kraton tidak masalah bila tanah SG sudah berdiri bangunan dimanfaatkan masyarakat. Hanya saja secara administratif nantinya pihak pengguna tanah harus mengajukan ijin untuk mendapat kekancingan. "Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, bila izin sudah habis masanya, bisa diajukan lagi," ucapnya. (M-3)

 

BERITA REKOMENDASI