15 Agustus 2016, Pembayaran Ganti Rugi Dimulai

YOGYA (KRjogja.com) – Tim validasi tengah bekerja pasca tahapan musyawarah bagi warga terdampak pembangunan bandara di Kulonprogo selesai. Validasi dilakukan terhadap 4.347 bidang tanah dengan 885 penggarap berupa penyiapan dokumen dari warga terdampak untuk melakukan pelepasan sebelum menerima nilai ganti rugi yang akan di bayarkan mulai 15 Agustus hingga 2 September nantinya.

Kantor Wilayah BPN DIY, Arie Yuriwin SH MSi mengatakan tim validasi yang dibentuk 1 Agustus 2016 lalu ini terdiri dari PT Angkasa Pura I (Persero), Badan Pertanahan Nasionan (BPN) dan tim appraisal, setelah validasi tersusun baru disimpulkan berapa warga yang minta ganti rugi uang, tanah pengganti maupun relokasi. Pasca validasi inilah, pihaknya akan mengirimkan surat kepada AP I untuk pembayaran.

"Pembayaran ganti rugi apabila AP I telah siap rencananya mulai dilakukan pada 15 Agustus hingga 2 September 2016. Total nilai nominal ganti rugi masih menunggu validasi karena ada beberapa tambahan warga terdampak yang minta diukur lagi daftar peta bidang dan daftar adedum nilai ganti rugi sehingga kita harus ke lapangan lagi," papar Arie, Jumat (5/8/2016).

Arie mengungkapkan terdapat selisih 64 bidang yang masih perlu diklarifikasi karena dari undangan yang disebar kemungkinan mereka belum tanda tangan atau belum memberikan persetujuan. Mayoritas warga terdampak memilih ganti rugi uang, 500 KK memilih relokasi dan sisanya tanah pengganti. "Kita mencocokan obyek, subyek dan dokumen untuk pelepasan agar tidak keliru karena ada tiga instansi yang berkepentingan disini. Warga terdampak yang menggugat nilai ganti rugi baru satu di pengadilan," imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikannya bagi warga terdampak yang menginginkan relokasi akan diteruskan kepada AP I. Nantinya AP I akan menghubungi Pemkab Kulonprogo untuk menyiapkan rencana relokasinya dan tanah untuk magersari dari Pakulaman Ground (PAG). Sebelum pengadaan tanah dan pasca izin penetapan lokasi (IPL) bandara turun, BPN DIY telah mengirimkan surat terkait tambak di atas PAG yang ternyata tidak berizin.

"Dengan dasar itulah kami tidak memberikan ganti rugi karena tidak berizin, melanggar tata ruang, merusak lingkungan sehingga kami tidak melakukan pembayaran atas tanah-tanah PAG yang digarap berupa tambak," tandasnya.

Tim pelaksana pengadaan tanah pembangunan bandara di Kulonprogo untuk tanah garapan juga diberikan nilai sesuai penilaian tim appraisal dan kondisi di lapangan. Apabila di lahan garapan PAG ersebut terdapat tanaman akan dinilai dan diganti, jadi semua akan diberikan kepada Pakualaman maupun penggarapnya.

"Jika nanti dari Kadipaten Pakualaman mau memberikan tali asih kepada para penggarap dipersilahkan karena itu di luar mekanisme kami," ujar Arie. (R-4)

 

BERITA REKOMENDASI