18 Simpang Jalan Perlu Normalisasi

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Penambahan jumlah kendaraan dan tingginya aktivitas masyarakat berbanding lurus dengan tingkat kepadatan arus lalu lintas. Salah satu antisipasinya ialah dengan normalisasi simpang jalan. Dinas Perhubungan sudah mengusulkan 18 simpang untuk dinormalisasi.

Menurut Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogya Windarto, normalisasi simpang jalan merupakan salah satu upaya rekayasa lalu lintas. "Kapasitas jalan di Kota Yogya cukup terbatas. Untuk dilakukan pelebaran juga sangat sulit. Selain memperbanyak jalan searah, juga perlu diimbangi normalisasi simpang," jelasnya.

Baca juga :

'Selasa Wage' Makin Diminati, Malioboro Tambah Cantik
Selasa Wage, Cara Jalan Malioboro Beristirahat

Normalisasi simpang tersebut sebagian besar harus dilakukan melalui penanganan fisik. Terutama menyempurnakan bentuk simpang agar kendaraan dapat berbelok dengan lancar.

Selain itu juga dengan mengurangi hambatan supaya antrean kendaraan tidak terlalu panjang. Terhadap kondisi simpang jalan yang perlu dilakukan normalisasi, menurut Windarto, sudah ia usulkan ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya.

"Setiap tahun kami mengkaji kondisi simpang jalan. Dari hasil kajian itu, bagi yang butuh penanganan fisik, maka kami usulkan ke DPUPKP selaku instansi yang berwenang. Bagi simpang yang cukup dipasang rambu, akan segera kami pasang," imbuhnya.

Dirinya mencontohkan salah satu simpang yang mendesak untuk dinormalisasi ialah di sebelah utara Stadion Kridosono yang berbatasan dengan Kantor Telkom. Pada simpang tersebut, arus kendaraan dari arah utara kerap bertumpukan dengan kendaraan dari arah barat. Apalagi ketika jumlah kendaraan dari dua arah tersebut sama-sama banyak, maka dipastikan akan tersendat.

Akan tetapi untuk melakukan normalisasi di wilayah itu juga bukan perkara mudah. Meski kondisi simpang cukup sempit, namun berada di kawasan cagar budaya. Sehingga perlu ada kajian lanjutan agar penanganannya tepat dan tidak melanggar ketentuan. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI