23 Tahun Bekerja, Asrori Di PHK Tanpa Pesangon

YOGYA, KRJOGJA.com – Asrori (48) meradang setelah tiba-tiba di PHK perusahaan tempatnya bekerja salah satu hotel di Dagen Malioboro. 23 tahun masa kerja tak dihargai oleh perusahaan lantaran dipecat tanpa alasan jelas dan hak-hak sebagai pegawai diabaikan. 

Asrori menceritakan telah bekerja sejak tahun 1996 tepat setelah hotel selesai dibangun. Selama bekerja 23 tahun dan menjadi pegawai tetap, ia mengaku tak pernah membuat masalah bahkan bekerja seturut tugas dan kewajiban perusahaan. 

“Saya sudah kerja sejak 1996, ya pegawai tetap tapi tak ada peringatan tahu-tahu diberhentikan. Terakhir kerja di bagian Front Office, alasannya katanya ya kurang mendasarlah padahal selama ini saya merasa bekerja baik-baik saja tak pernah bolos dan selalu tepat waktu,” ungkap Asrori usai sidang perdana pemeriksaan gugatan perselisihan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Rabu (18/9/2019). 

Kenyataan yang lebih disayangkan sekaligus menyakitkan lagi, PHK oleh perusahaan tempatnya mengabdi selama 23 tahun ini tak diikuti pemberian pesangon sesuai aturan yang dilindungi negara. “Alasan perusahaan karena kontraknya habis. Di sini saya hanya minta hak-haknya saya dipenuhi sesuai UU Ketenagakerjaan. Bingung juga anak baru masuk SMA,” sambung dia. 

PHK sepihak juga dirasakan Frans Sukmaniara yang merupakan pekerja salah satu hotel di Yogyakarta. Frans baru bekerja setahun lebih bekerja namun tanpa diperkuat kontrak perjanjian kerja apapun dari perusahaan tempatnya bekerja. 

Frans aktif sebagai wakil ketua serikat pekerja di perusahaannya dan menuntut hak diantaranya terkait status pegawai dan kepesertaan BPJS yang dikatakan secara bertahap. Frans mengaku mendapat intimidasi perushaaan hingga akhirnya dipecat sepihak, lagi-lagi dengan alasan kontrak habis. 

“Saya sempat lapor ke pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans DIY tapi setahun lebih jalan ditempat. Ada upaya union busting atau pemberangusan serikat pekerja,” ungkapnya. 

Ketua Tim Hukum Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia Ahmad Mustaqim, SH.CPL yang mendampingi persidangan, juga menilai langkah yang dilakukan dua hotel di Yogyakarta melanggar hak konstitusional. Menurut dia, yang dilakukan perusahaan tersebut sudah melanggar UU nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serta UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

“Kami akan maju terus untuk meminta hak-hak pekerja dibayarkan. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan, karena para pekerja ini dilindungi undang-undang bahkan ada amanat dalam pasal 28 UUD 1945 amandemen,” tegasnya. 

Para pekerja sendiri bersepakat melakukan aksi orasi di depan pengadilan sepanjang sidang Kamis (19/9/2019) besok. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI