27 Korban di Gunungkidul Positif Anthrax, Penanganan Harus Maksimal

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – 27 orang di Kabupaten Gunungkidul dinyatakam positif Anthrax. Mereka diduga ikut dalam penyembelihan, pembersihan dan konsumsi daging hewan ternak yang terkena penyakit tersebut. 

Kondisi tersebut mengundang keprihatinan dari wakil rakyat di DPRD DIY. Dewan pun meminta instansi terkait untuk segera melakukan koordinasi maksimal lintas bidang untuk mengatasi permasalahan penyakit yang ditularkan dari ternak ke manusia. 

Ahmad Baihaqi Rais, anggota DPRD DIY mengatakan kasus Anthrax selalu muncul setiap tahun di DIY bukan hanya Gunungkidul namun juga Kulon Progo dan Sleman. Fakta tersebut menurut Baihaqi perlu pencermatan mendalam lintas sektor agar tak lagi terjadi kedepan. 

“Saya meyakini, koordinasi diperlukan bukan hanya antar pemerintah daerah, tapi juga antar bidang. Yg pertama tentu harus ada upaya untuk penyelidikan dimana sumber virus ini muncul. Tentu ini jadi tanggungjawab Dinas Pertanian DIY, khususnya bidang peternakan. Segera setelah diketahui ternak yg menjadi sumber penyakit, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten perlu untuk segera melakukan langkah untuk melokalisir penyebaran virus tersebut, misalnya dengan meng-karantina ternak yg diduga sebagai sumber virus anthrax. Langkah selanjutnya tentu penanganan terhadap manusia yg sudah terjangkit. Ini merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan. Semua itu sekali lagi membutuhkan penanganan yang terkoordinasi dan terpadu, bukan hanya antar pemda tapi juga antar dinas/bidang,” ungkapnya pada wartawan Kamis (16/1/2020). 

Baihaqi berpendapat, pemda DIY melalui instansi terkait untuk membuat prosedur penanganan baik lantaran wabah Anthrax hampir setiap tahun muncul. Saat ini menurut legislator PAN tersebut, Standar Operasional Prosedure (SOP) penanganan kasus seperti ini belum ada. 

“Satu-satunya Perda yang mungkin memiliki keterkaitan dengan ini adalah Perda No.8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Saya kira ini akan menjadi perhatian kami untuk memastikan adanya peraturan daerah yang dapat menjadi SOP saat penyebaran virus semacam ini muncul dan lebih jauh lagi bisa dijadikan sebagai payung hukum bagi upaya pencegahan kemunculan wabah semacam ini,” tegas Baihaqi. 

 

 

BERITA REKOMENDASI