5 Tahun Berjalan, Keistimewaan DIY Belum Membumi?

YOGYA, KRJOGJA.com – Tidak terasa sudah lima tahun Undang Undang Keistimewaan (UUK) DIY disahkan, namun sayangnya program-programnya tersebut belum dinikmati masyarakat. Keistimewaan tersebut belum membumi karena masyarakat DIY tidak dilibatkan baik secara substansi dan partisipasi dalam perencanaan program-program keistimewaan.

Ketua Sekber Keistimewaan Widihasto Wasana Putra mengatakan secara umum program-program keistimewaan 2017 yang didanai dari anggaran keistimewaan yang mencapai Rp 800 miliar belum menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat DIY. Semisal persoalan kesejahteraan dan kemiskinan di DIY  yang tinggi masih mewarnai DIY, kesenjangan si kaya dan si miskin terus melebar, upah buruh terendah di Indonesia dan sebagainya.

"Saya melihat Pemda DIY kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan dan implementasi program-program keistimewaan. Pemda tidak adil ketika menyusun perencanaan dan usulan program keistimewaan sudah tidak melibatkan masyarakat, bahaya ini jika pola partisipasi masyarakat tidak segera dibuka," ujar Widihasto usai mengikuti Refleksi 5 Tahun Keistimewaan DIY di Grand Inna Malioboro, Selasa (12/12/2017).

Widihasto menekankan aliran Dana Keistimewaan (Danais) bermuara bagi kesejahteraan masyarakat DIY, namun sayangnya sampai saat ini masyarakat tidak merasakan keistimewaan di tahun kelima ini. Salah satu penyebabnya keistimewaan DIY belum membumi sampai saat ini adalah masyarakat tidak dilibatkan dalam partisipasi perencanaan program-program keistimewaan tersebut. "Seharusnya perencanaan sejak awal dirancang dengan melibatkan masyarakat. Sekarang saya melihat masyarakat DIY masih jadi penonton. Urusan kebudayaan jangan dipandang dalam artian sempit tetapi secara luas serta tetap mengembangkan urusan keistimewaan lainnya," imbuhnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan persoalan prinsipil dalam menjalankan program-program keistimewaan DIY adalah kabupaten/kota dan provinsi harus mempunyai kesepakatan bersama. Danais bukan menjadi bagian dari para birokrat, tetapi Danais adalah bagian dari upaya pemerintah pusat dan Pemda untuk mempercepat proses optimalisasi potensi daerah dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

"Para birokrat berpikir Danais adalah beban tambahan, maka selama mereka berpikiran seperti itu maka rakyat tidak akan pernah mencapai kesejahteraan. Disini terlihat tidak ada kesungguhan dalam merencanakan program-program keistimewaan," kata Sultan.

Sultan menjelaskan Pemda DIY memang yang bertanggungjawab atas Danais tersebut, tetapi pihaknya tidak bisa melakukan optimalisasi pemanfaatannya tanpa partisipasi kabupaten/kota sebagai dasar yang memiliki masyarakat. Dirinya mengharapkan kucuran Danais tersebut harus bisa dimanfaatkan secara optimal guna mempercepat proses kesejahteraan masyarakat di DIY.

"Rencanakanlah program-program keistimewaan tersebut dengan baik dan efisien. Kami mencoba menawarkan antara provinsi dengan kabupaten/kota dibentuk sekretariat bersama Danais supaya jelas saling bersinergi dan mendukung serta efisien," tandasnya.

Raja Kraton Yogyakarta meminta kabupaten/kota memprioritaskan program-program strategis keistimewaan yang dimulai sejak awal perencanaan supaya terjadi efiensi. Pemda DIY juga mencoba mencoba mekanisme yang ada di level kelurahan terkait pola pertanggungjawaban Danais apabila nanti menyentuh hingga level desa. Kuncinya kelembagaan antara provinsi dengan kabupaten/kota harus bersinergi dan dicocokan agar pemanfaatan Danais optimal, termasuk sinergi antara kabupaten dengan desa nantinya. (Ira)

 

BERITA REKOMENDASI