9.850 Karyawan Kawasan Malioboro Terancam Tak Bisa Peroleh Gaji Layak

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi Covid-19 membuat pelaku bisnis tidak berkutik. Pasalnya usaha yang dijalankan lumpuh, hal tiu padahal menjadi gantungan hidup karyawan. Mereka berharap PPKM tidak perlu diperpanjang, tetapi lebih mengedepankan sosialisasi dan disiplin prokes dengan usaha tetap bisa berjalan.

“Meski kesehatan yang utama tetapi kami berharap ekonomi tetap bisa berjalan beriringan di masa pandemi ini dengan prokes tingkat tinggi. Pemerintah harus bijak dalam memutuskan perpanjangan PPKM ini,” ucap Ketua DPD Perkumpulan Pengusaha Jasa Boga lndonesia (PPJI) DIY, Hj Sri Wahyuni Dewi SE MM kepada KRJogja.com, Sabtu (24/07/2021).

Dewi menyebutkan saat ini kisaran 90-95 % bisnis catering lumpuh dan mati suri. Hanya yang punya kontrak dengan lembaga-lembaga diklat masih bisa menjalankan bisnisnya, terutama sekolah-sekolah kedinasan di DIY.

Pembatasan berbagai resepsi, baik pernikahan atau resepsi lainnya oleh PPKM darurat, maksimal dihadiri oleh 30 orang jelas tidak bisa mencapai Break Event Point (BEP). “Jikapun kami layani sebatas untuk memberikan pekerjaan kepada karyawan, mengingat jika karyawan tidak punya penghasilan maka movitasinya akan menurun,” ujarnya.

Dewi menyebutkan yang diperlukan adalah stimulus-stimulus usaha selama masa PPKM Darurat. Juga bantuan modal kerja pada saat kondisi pasca Covid menurutnya harus diperhatikan pemerintah.

Demikian pula dua ratusan pengusaha, pemilik toko anggota Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) merasakan beban semakin berat. Tidak kurang 9.850 karyawan dan staf yang bekerja di toko di Jalan Malioboro dan Ahmad Yani tidak bisa memperoleh gaji yang layak karena toko tutup tanpa penghasilan, padahal mereka harus menghidupi keluarga.

“Bahkan makin banyak pemilik toko yang berencana menjual tokonya karena modal habis, biaya tinggi, untuk pajak dan lainnya,” ucap Koordinator Lapangan PPMAY KRT Karyanto Purbo Husodo.

Karyanto berharap PPKM segera berakhir apalagi Malioboro masih menjadi lokasi tujuan demo yang sering berakhir ricuh. Untuk mencegah masuknya demo ke Jalan Malioboro yang dikhawatirkan ricuh pihaknya sudah berkoordinasi untuk pengamanan. Bahkan puluhan penarik bentor juga berjaga di depan Toko Mirota atau seberang Toko Obat Sumber Husodo.

Demikian pula Ketua Asosiasi Perusahaam Perjalanan Wisata (Asita) DIY, Hery Setyawan menyatakan sebetulnya tidak setuju kebijakan PPKM. Keinginan kita harus segera memulai menggerakkan roda ekonomi, tetapi dengan pengawasan prokes yang sangat ketat, dengan sanksi berat jika melanggar,” ujarnya.

Dikatakan saat ini kondisi bisnis benar-benar sudah sampai batas kemampuan bertahan secara finansial. Akan tetapi karena ini untuk kepentingan yang lebih luas, maka pihaknya mengikuti saja kebijakan pemerintah dengan harapan pemerintah juga memikirkan solusi untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh industri pariwisata,” harapnya.

Sedangkan Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY V Hantoro menyatakan dari awal pihaknya tidak setuju kebijakan PPKM Darurat, tapi tidak berdaya dan hanya bisa mematuhi. “Berapa besar dampak ekonomi masyarakat yang timbul terutama bagibmasyarakat yang bekerja di sektor informal pemerintah harus transparan,” tegasnya. (Vin)

BERITA REKOMENDASI