Aktivis Anti Korupsi Sapu Halaman Kantor KPU DIY

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Aktivis anti korupsi Yogyakarta dari Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba membersihkan halaman kantor KPU DIY, Jumat (10/01/2020). Dengan menggunakan sapu lidi dan uang kertas mainan, Baharuddin Kamba menyapu halaman kantor yang berada di Jalan Ipda Tut Harsoyo tersebut sebagai wujud keprihatinan atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan komisioner KPU Pusat Wahyu Setiawan.

Baharuddin Kamba melakukan aksi tersebut seorang diri, ia menempeli baju yang dikenakan dengan poster bertuliskan bersih-bersih KPU. Ia memegang sapu, lalu menyebarkan uang mainan dan perlahan menyapunya kembali hingga ke depan pintu masuk utama KPU DIY.

Baca juga :

Terdakwa OTT KPK Gabriella Minta Dibebaskan, Rindu Keluarga
Balon PDIP Tunggu Rekomendasi, Ini Alasan BWH Masukkan Nama di Dua Kabupaten

Di sana, ia diterima Sigit Purwadi, Kabag Hukum Teknis dan Humas KPU DIY yang secara simbolis menerima sapu dan uang mainan. Tak berhenti di situ, aktivis yang dikenal cukup berani melakukan aksi nyeleneh ini lantas berpindah ke pagar depan kantor tersebut dan melakukan tabur bunga di plakat penanda nama KPU DIY.

Kepada wartawan usai aksi, Kamba mengungkap alasan menyapu halaman KPU DIY merupakan bentuk keprihatinan sekaligus sindiran satir melunturnya kepercayaan masyarakat. Sapu yang diberikan secara simbolis pada KPU diharapkan menjadi pengingat agar kejadian pada komisioner KPU Pusat Wahyu Setiawan merupakan pertama dan terakhir terjadi.

“Kami prihatin dengan OTT yang terjadi pada Wahyu Setiawan, kabarnya dia yang meminta uang Rp 900 juta tapi baru diberi Rp 400 juta. Kami minta KPK usut tuntas kasus ini dan harapannya di KPU DIY tak terjadi hal serupa. Apalagi 2020 ini ada tiga pilkada di kabupaten DIY,” ungkap Kamba.

Kasus Wahyu Setiawan dinilai JCW merupakan pukulan telak bagi KPU yang selama ini dipercaya masyarakat sebagai lembaga yang bersih sebagai penyelenggara pemilihan umum. “Ini apalagi ada dugaan keterkaitan dengan partai politik. Kami berharap kasus ini diusut tuntas agar kepercayaan publik pada KPU bisa bertahan,” pungkas Kamba. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI