Aktivis Antikorupsi ini Jalan Mundur, Apa Penyebabnya?

YOGYA, KRJOGJA.com – Aktivis antikorupsi, Baharudin Kamba menggelar aksi jalan kaki mundur di kawasan Tugu Pal Putih Yogyakarta. Aksi tunggalnya itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap Presiden Joko Widodo yang menyetujui revisi Undang-undang KPK.

"Saya kecewa terhadap Presiden Jokowi yang ternyata menyetujui revisi UU KPK. Revisi UU KPK bentuk kemunduran dari pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Kamba kepada wartawan seusai aksi jalan mundurnya.Jum'at (13/09/19).

Menurutnya, dengan adanya revisi UU KPK akan ada banyak pasal yang mengerdilkan dan mengamputasi kewenangan yang saat ini ada pada KPK.  "Contoh ada Dewan Pengawas, ketika KPK ingin menyadap harus meminta izin dulu kepada Dewan Pengawas," ujarnya.

Aksi ini juga bentuk kekecewaan terhadap pemilihan capim KPK. Kamba menyebut para aktivis dan pegiat antikorupsi menjadi pesimis atas masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Apalagi sosok ketua terpilih KPK yang sebelumnya dinyatakan dalam jumpa pers KPK bahwa dia diduga melakukan pelanggaran kode etik berat saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Tapi kenapa tetap dipilih oleh DPR RI, bahkan dengan suara bulat," imbuhnya.

Aksi jalan mundur Kamba berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB dari Tugu Pal Putih hingga sepanjang jalan Margo Utomo. Ini latar belakang aksi jalan mundur aktivis dari Jogja Corruption Watch itu:

1. Bahwa Presiden Jokowi telah mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI pada tanggal 11 September 2019, disaat bangsa Indonesia sedang berlabung dengan meninggalnya Presiden ke-3 B.J. Habibie. Keputusan Jokowi yang telah mengirim Surpres tersebut merupakan ingkar janji Jokowi kepada masyarat terhadap pemberantasan korupsi di republik ini yang sudah berusia 74 tahun. Karena Jokowi pernah berjanji memperkuat KPK seperti yang termuat dalam Nawacita tetapi nyatanya?;

2. Bahwa dengan Jokowi mengirim Surpres revisi UU KPK ini pertanda langkah mundur dalam pemberantasan korupsi;

3. Bahwa korupsi di Indonesia semakin merajalela dengan berbagai modus yang dilakukan oleh koruptor dan masih menjadi musuh kita bersama. KPK harus kuat untuk memberantas korupsi jika kewenangan KPK terus dipreteli, maka pemberantasan korupsi semakin memprihatinkan dan jauh dari harapan kita bersama.(ive).

BERITA REKOMENDASI