Alot, Sidang Verifikasi Berkas Penetapan Gubernur DIY

YOGYA, KRJOGJA.com – Panitia Khusus (Pansus) Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DIY periode 2017-2022 DPRD DIY, akhirnya berhasil menyelesaikan tugas verifikasi berkas persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wagub, Senin (24/7).

Berita Acara Hasil Verifikasi berhasil disepakati Pansus setelah rapat melelahkan dari pagi hingga malam. Rapat harus diskors hingga enam kali sebelum kesepakatan akhir tercapai. Dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dicantumkan catatan, bahwa terkait tiga berkas persyaratan, Pansus memandang perlu menanyakan lebih lanjut kepada pihak Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Yogyakarta mengenai nama yang diajukan sebagai Calon Gubernur DIY.

Tiga persyaratan itu mencakup surat pencalonan Calon Gubernur, surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Gubernur, serta surat pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono X bertahta di Kasultanan
Yogyakarta. Pansus menyimpulkan bahwa nama yang diajukan sebagai Calon Gubernur adalah nama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta (UUK), yaitu Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah.

”Oleh karena itu Calon Gubernur DIY dimaksud adalah Sultan Hamengku Buwono X, sehingga tidak dikenal nama lain sebagaimana diatur dalam UUK,” begitu petikan Berita Acara Hasil Verifikasi. Rumusan itu merupakan hasil kompromi, jalan tengah setelah pembahasan terancam deadlock. Perdebatan di internal Pansus bermuara pada persoalan dualisme nama dan gelar Sultan yang bertahta.

Dalam berkas yang diserahkan pihak Kasultanan, terdapat dokumen salinan Undhang terkait jumeneng Sultan tahun 1989, dengan pengesahan oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura GKR Condrokirono
tertanggal 14 Juli 2017. Undhang itu memuat nama Sultan Hamengku Buwono dan gelar sesuai UUK.

Sebagian anggota Pansus meminta perlunya klarifikasi dari pihak Penghageng Kasultanan. Sebab, lembaga Kraton yang sama pernah mengeluarkan Undhang tertanggal 4 Mei 2017, yang isinya perubahan nama Sultan dari Hamengku Buwono menjadi Hamengku Bawono, disertai perubahan gelar. ”Menurut asas dan logika hukum, undang-undang yang lebih baru mengalahkan yang lama. Jadi produk Undhang tahun 2015 menghapus Undhang 1989. Ini harus diklarifikasi, karena Undhang yang terakhir itu tidak bisa digunakan untuk persyaratan calon gubernur,” kata anggota Pansus dari Fraksi PAN Sadar Narima.

Anggota Pansus dari Fraksi PDIP Joko Purnomo menyatakan, Pansus sesuai ketentuan UUK tidak perlu melakukan verifikasi di luar dokumen persyaratan yang diserahkan oleh pihak Kasultanan. Setelah diskors, rapat selanjutnya menyepakati untuk memanggil pihak Kasultanan untuk klarifikasi. Namun GKR Condrokirono selaku Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura, hanya mewakilkan kepada KPH Yudha Hadiningrat. (Bro)

 

BERITA REKOMENDASI